Kemenkumham: Tidak Ada Wisman Masuk Indonesia via Riau


INFO NASIONAL – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Riau memberikan klarifikasi terkait informasi Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki Indonesia melalui Provinsi Riau sebagai wisatawan. Selama pandemi Covid-19, tidak ada wisatawan asing yang diperbolehkan masuk ke Riau.

nformasi adanya 12 wisatawan mancanegara masuk Riau pada Maret lalu sebagai informasi yang keliru. Mereka merupakan kru kapal yang bersandar di Pelabuhan Dumai. "Mereka itu bukan wisatawan. Jadi tak ada wisman masuk ke Riau sejak Covid-19," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Pujo Harinto, Kamis, 6 Mei 2021.

Kapal ART Progress adalah kapal tanker yang mengangkut minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dari Dumai ke India. Kapal tanker ini tiba di Pelabuhan Dumai pada  27 April 2021 lalu. Pernyataan Kakanwil Kemenkumham Riau ini membantah kabar adanya 12 wisman yang masuk ke Riau melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II dan Pelabuhan Dumai.

Selain empat kru kapal, Pujo menyebutkan memang ada delapan WNA lagi yang datang melalui Bandara SSK II Pekanbaru. Namun, mereka adalah pekerja asing di salah satu perusahaan yang berdomisili di Riau.

Menurut Pujo, pekerja asing dengan wisman itu berbeda kategori. "Untuk di Bandara SSK II itu juga sama, itu pekerja asing di salah satu perusahaan di Riau. Mereka itu charter flight karena ada pekerjaan. Jadi beda WNA datang bekerja dengan wisman. Wisman belum diizinkan masuk," ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Riau Tito Andrianto menjelaskan, semua WNA yang masuk ke Indonesia dengan tujuan wisata masih dilarang. Seluruh WNA yang datang harus mendapatkan pengecualian mengacu pada Permenkumham Nomor 26 Tahun 2021. 

"Kabar yang beredar itu keliru. Dikira orang asing masuk itu adalah wisman, padahal bukan. Jadi sudah kami klarifikasi lagi ke Badan Pusat Statistik Riau kemarin, saya temui langsung Kepala BPS Riau dan ternyata mereka juga dapat dari Pariwisata," katanya.

Menurut Tito, turis asing belum ada yang masuk ke wilayah Riau, karena tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) belum dibuka, sehingga tidak ada WNA masuk kecuali yang diizinkan untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan. "TPI sampai saat ini belum ada buka dari situ, makanya kita bingung juga karena di daerah lain juga tidak ada masuk. Orang asing yang masuk hanya yang boleh oleh aturan selama Covid-19," katanya. 

Tito mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pembukaan TPI untuk menerima kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai arahan Pemerintah. Pelabuhan Dumai menjadi salah satu pintu masuk yang telah diizinkan untuk kedatangan para PMI.

Sebelumnya, BPS Riau merilis informasi bahwa ada 12 orang wisman yang masuk ke Riau selama periode Maret 2021. Bahkan jumlah ini disebut naik jika dibanding bulan sebelumnya. Menurut Kepala BPS Riau Misfaruddin, pada Maret 2021, dari empat pintu masuk Riau tercatat ada 12 orang wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Provinsi Riau, yaitu delapan wisman melalui Bandara SSK II dan empat wisman dari Pelabuhan Dumai.(*)






Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

4 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

4 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

5 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

5 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

7 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

8 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

8 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

8 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini


Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

8 hari lalu

Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

Universitas Andalas meraih penghargaan dari Kemenkumham untuk jumlah permohonan paten tertinggi di Indonesia kategori Perguruan Tinggi 2022.


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

10 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.