TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, menegaskan pihaknya tak dilibatkan sama sekali dalam tes wawasan kebangsaan yang dijalani 1.349 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal tes ini dilakukan sebagai syarat untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN), yang berada di bawah koordinasi Kemenpan RB.
"Kebetulan Kemenpan RB tidak ikut dan tidak terlibat dalam proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK sebagai ASN sebagaimana Undang-Undang," kata Tjahjo saat dikonfirmasi Tempo, Rabu, 5 Mei 2021.
Tjahjo merujuk pada Peraturan Komisi (Perkom) KPK yang dibuat oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam aturan itu, pengalihan alihan status pegawai KPK menjadi ASN, dilakukan oleh KPK yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. "Ada tim independen yang melakukan wawancara," kata Tjahjo.
Tjahjo Kumolo mengatakan hasil tes yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk BKN, nantinya diserahkan ke KPK termasuk hasil wawancara 1.300 pegawai. Nantinya surat keputusan menjadi ASN itu akan dikeluarkan oleh BKN.
"Yang diserahkan itu detail semua termasuk detail rekaman (wawancara)," kata Tjahjo.
Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lolos dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan. Tes tersebut merupakan syarat alih status pegawai komisi menjadi aparatur sipil negara.
Informasi mengenai tidak lolosnya puluhan pegawai KPK juga tersebar di kalangan internal pegawai. Dikabarkan ada 70-80 orang yang tidak lolos. Menurut info, seorang pegawai senior termasuk di dalamnya, bersama sejumlah pegawai yang direkrut secara independen oleh KPK. Sumber Tempo menyebutkan kemungkinan pegawai yang tidak lolos ujian tersebut akan dipecat dari komisi antirasuah.
TWK untuk pegawai KPK diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional pada 18 Maret hingga 9 April 2021 diikuti 1.349 orang. Selain BKN, tes itu juga menggandeng sejumlah lembaga di antaranya, TNI AD, Badan Intelijen Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tes dibagi menjadi dua tahap, tulis dan wawancara.
Materi dalam tes sempat menjadi sorotan, karena dianggap tidak sesuai dengan tugas yang akan dijalankan oleh pegawai komisi antirasuah. Berdasarkan keterangan sejumlah pegawai KPK, tes tersebut bukan TWK, melainkan Tes Moderasi Kebangsaan. Soal yang diberikan kepada pegawai lebih mirip screening ideologi. Terbagi menjadi tiga modul, para pegawai diminta untuk menjelaskan pendapatnya mengenai PKI, FPI, HTI, dan LGBT serta transgender.
EGI ADYATAMA | ROSSENO AJI