Jokowi Teken Perpres BRIN, Dewan Pengarah dari Unsur BPIP

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas

    Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peraturan tersebut diteken pada 28 April 2021 dan diundangkan di hari yang sama.

    Pasal 5 mengatur bahwa susunan organisasi BRIN terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana. Selanjutnya diatur, Ketua Dewan Pengarah BRIN akan dijabat oleh unsur dari Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

    "Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah Badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila," bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres Nomor 33 Tahun 2021.

    Adapun Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini adalah Megawati Soekarnoputri. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebelumnya sudah mengatakan bahwa Megawati akan menjadi Ketua Dewan Pengarah di lembaganya. Handoko mengatakan fungsi Ketua Dewan Pengarah BRIN nantinya menjadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila.

    Sementara untuk jabatan Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN, Perpres mengatur akan diisi oleh profesional atau akademisi. Jabatan Sekretaris dan Anggota Dewan Pengarah BRIN dijabat profesional dengan jumlah paling banyak tujuh orang.

    Di jajaran pelaksana, terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan tujuh deputi serta inspektorat utama dan organisasi pelaksana fungsi teknis operasional.

    Penempatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN sebelumnya banyak dikritik. Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman misalnya, menilai tak ada relevansi menempatkan Dewan Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN. Kecuali, kata dia, lembaga riset dan inovasi itu dibentuk untuk melayani kekuasaan dan bukannya didorong berani kritis terhadap kekuasaan.

    "Apa yang kita saksikan hari ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik karena potensinya otoritas kekuasaan akan banyak campur tangan," kata Herlambang ihwal BRIN kepada Tempo, Sabtu, 1 Mei 2021.

    Baca juga: PDIP Sebut Megawati Penggagas BRIN, Posisi Ketua Dewan Pengarah Dianggap Relevan

    DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alasan Batch CTMAV547 Vaksin AstraZeneca Dihentikan Pemerintah

    Pemerintah menghentikan penggunaan vaksin Astra Zeneca dengan batch CTMAV547 karena dua alasan. Padahal vaksin ini sempat didistribusikan secara luas.