Muncul Klaster Tarawih: Kemenag Pantau Penerapan Protokol Covid-19 di Masjid

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2020. Rapat tersebut membahas percepatan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penentuan tarif layanan sertifikasi halal dan membahas pengecualian moratorium gedung baru Negara untuk elayanan langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2020. Rapat tersebut membahas percepatan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penentuan tarif layanan sertifikasi halal dan membahas pengecualian moratorium gedung baru Negara untuk elayanan langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan memantau secara langsung perihal penerapan protokol Covid-19 di masjid-masjid. Upaya itu merespons munculnya klaster penularan Covid-19 di Banyumas yang diduga berasal saat Salat Tarawih.

    "Kami dari Kemenag akan melakukan pemantauan di lapangan. Mudah-mudahan ini (kasus di Banyumas) menjadi perhatian kita semua," ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengutip Antara, Rabu, 5 Mei 2021.

    Kemenag sudah meminta pengurus masjid memiliki petugas yang memantau penerapan protokol kesehatan. Mereka mengawasi apakah kapasitas masjid sudah sesuai dengan protokol atau tidak, yakni maksimal 50 persen.

    Kendati demikian, pelonggaran itu hanya berlaku di wilayah berzona hijau dan kuning. Sementara merah dan oranye dilarang melakukan kegiatan ibadah Ramadan di masjid yang mengundang massa.

    Perihal klaster Covid-19 di Banyumas, Zainut masih menunggu laporan dari kantor wilayah setempat apakah penerapan protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Atau mungkin, ia menilai, DKM masjid belum membentuk petugas pemantau protokol kesehatan.

    "Atau bagaimana petugas yang ditugasi protokol kesehatan itu ada atau tidak? Dan tentunya, pihak pemerintah daerah harus memberikan pengawasan juga," ujar dia.

    Ia menegaskan kepada semua pihak agar patuh terhadap seluruh kebijakan dari pemerintah demi mengakhiri pandemi Covid-19. Apabila tak ada kesadaran bersama untuk mengakhirinya, pandemi tak akan pernah tuntas.

    "Kita sudah memberikan panduan dan itu sudah secara tegas meminta setiap pengurus masjid, DKM-nya, menyiapkan tenaga secara khusus ditugasi penerapan prokes di rumah ibadah tersebut. Dan itu kita tekankan terus-menerus," kata Wamenag Zainut.

    Baca juga: Wakil Menteri Agama Sebut Tidak Mudik Lebaran Sama dengan Berjihad


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alasan Batch CTMAV547 Vaksin AstraZeneca Dihentikan Pemerintah

    Pemerintah menghentikan penggunaan vaksin Astra Zeneca dengan batch CTMAV547 karena dua alasan. Padahal vaksin ini sempat didistribusikan secara luas.