Penanganan KKB, Ketua MPR Bamsoet: Pendekatan Soft Power Diutamakan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat Pengukuhan Pengurus Pusat PARMUSI Periode 2020-2025 di Jakarta, Senin malam (29/11/20).

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat Pengukuhan Pengurus Pusat PARMUSI Periode 2020-2025 di Jakarta, Senin malam (29/11/20).

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo kembali meminta TNI dan Kepolisian untuk menangkap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Bamsoet mengibaratkan hal ini seperti mengeringkan air kolam untuk menangkap ikan.

    Dia menyebut air kolam adalah sarana dan prasarana pendukung KKB, yang kini disebutnya teroris, sedangkan ikannya adalah KKB tersebut. Ia mengatakan KKB harus ditumpas seluruhnya demi melindungi rakyat Papua.

    "Pendekatan soft power tetap diutamakan, namun tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas dan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif demi melindungi rakyat Papua," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Mei 2021.

    Bamsoet menilai rangkaian peristiwa kekerasan yang dilakukan KKB memiliki karakteristik mengkhawatirkan. Kata dia, tindakan itu dilakukan secara intens, menimbulkan korban jiwa, menyasar target yang bersifat acak seperti guru, tukang ojek, pelajar, anggota DPRD, dan aparat, diserta perusakan fasilitas publik dan tempat tinggal serta menciptakan ketakutan dan teror terhadap kehidupan rakyat.

    Menurut Bamsoet, mustahil pemerintah bisa membangun Papua jika eskalasi kekerasan tidak kunjung usai. Ia pun menyebut negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua untuk menikmati hasil pembangunan tanpa terberangus oleh ancaman sekelompok orang.

    Setelah memukul mundur KKB dan menguasai berbagai desa dari cengkeraman KKB, kata Bamsoet, pemerintah perlu memasifkan kembali pembangunan di Papua sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020, serta melakukan berbagai operasi bakti kesejahteraan.

    Bamsoet mencontohkan, anggota TNI dan Polri dapat ditugaskan menjadi guru dan membangun kembali fasilitas umum yang rusak. "Karena cara merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik memulihkan kembali kondisi damai di Papua," ujar dia.

    Hari ini, Bamsoet menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, dan Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai. Hadir pula para Wakil Ketua MPR, antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani.

    Dalam rapat itu, Bamsoet mengatakan telah terjadi peningkatan intensitas aksi KKB. Merujuk data Kemenkopolhukam, kata dia, dalam tiga tahun terakhir tak kurang dari 110 warga menjadi korban KKB, sebanyak 95 orang meninggal dan 59 di antaranya adalah warga sipil, sedangkan TNI sebanyak 27 orang dan Polri 9 orang.

    Pemerintah telah menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris menyusul penembakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada Ahad lalu, 25 April 2021 di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Aparat juga menggelar operasi keamanan di sana.

    Penetapan status teroris dan operasi keamanan ini menuai kecaman dari pelbagai kelompok masyarakat sipil lantaran dinilai tak akan menyelesaikan konflik di Papua, melainkan justru berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan dan mengorbankan masyarakat sipil.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca: Cap Teroris KKB Dikecam, Mahfud Md: Kontroversi Biasa, yang Dukung juga Banyak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H