TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengecam keputusan pemerintah Indonesia menetapkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), atau yang disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh pemerintah, sebagai teroris.
Benny Wenda menyebut keputusan ini merupakan serangan memalukan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat yang mendukung perjuangan OPM untuk kemerdekaan Papua. "Bagaimana bisa kami yang menjadi teroris ketika pemerintah Indonesia mengirim 20 ribu pasukan ke tanah kami dalam tiga tahun terakhir?" tulis Benny Wenda dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 3 Mei 2021.
Menurut Benny Wenda, terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap orang-orang sipil untuk mengintimidasi masyarakat secara luas demi tujuan politik. Ia mengatakan justru pemerintah Indonesia yang melakukan hal tersebut selama 60 tahun di Papua. Benny menyebut, Indonesia telah menyiksa dan membunuh orang-orang Papua serta menghancurkan lingkungan dan cara mereka hidup.
Benny Wenda mengatakan OPM tak pernah mengebom atau membunuh pemimpin agama lain. Sedangkan tentara Indonesia disebutnya sudah menganiaya dan membunuh pemimpin agama di Papua dalam enam bulan terakhir. Ia merujuk pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, pada akhir 2020.
Menurut Benny Wenda, pemerintah tak bisa menyelesaikan permasalahan di Papua dengan pendekatan perang melawan teror. Sejak Kongres Rakyat Papua dihelat pada 2000, kata Benny, mereka telah sepakat menempuh cara damai untuk mencapai sebuah solusi internasional.
Dia pun mendesak Presiden Jokowi seegera menarik kekuatan militer dari Papua. Benny menyebut, pasukan dan helikopter militer Indonesia hanya mendatangkan ketakutan bagi perempuan dan anak-anak di perkampungan. Ia juga mendesak Presiden Jokowi mengizinkan Komisioner Tinggi untuk HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa datang ke Papua seperti yang diminta 84 negara.
"Ketimbang merespons dengan lebih banyak pelanggaran HAM, Anda harus duduk bersama saya, Presiden dengan Presiden, dan menemukan cara untuk mengakhiri konflik ini secara damai," kata Benny Wenda yang sejak Desember 2020 mengaku menjadi Presiden Interim Papua Barat.
Benny Wenda mengatakan pendekatan militer terbukti tak berhasil menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung 60 tahun ini. Ia menyebut satu-satunya cara hanya referendum yang dimediasi secara internasional.
"Untuk kebaikan orang-orang kami dan masyarakat Indonesia, mari kita duduk bersama dan mencari solusi yang adil yang akan bertahan selamanya," kata Benny Wenda kepada Presiden Jokowi.
