Politikus PKB Minta Jokowi dan Sandiaga Tutup Tempat Wisata saat Lebaran

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kanan) berbincang saat meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kanan) berbincang saat meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mempertimbangkan kembali kebijakan tempat-tempat wisata saat libur Lebaran. Luqman menyampaikan permintaan ini belajar dari membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta, baru-baru ini.

    "Lebih jelasnya, saya minta agar seluruh  tempat wisata ditutup penuh selama libur Lebaran 6-17 Mei 2021," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Senin, 3 Mei 2021.

    Luqman beralasan, ia pesimis pemerintah memiliki cukup aparat untuk menjaga tempat-tempat wisata dan memastikan tak terjadi pelanggaran protokol kesehatan secara masif. Ia mempersilakan pemerintah membuka kembali tempat-tempat wisata setelah libur Lebaran selama yakin mampu memastikan protokol kesehatan dapat berlaku ketat.

    "Mencegah jauh lebih baik dari pada lepas kendali dan terjadi tsunami Covid-19 seperti India. Na'uzubillah," kata dia.

    Luqman mengatakan, membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta beberapa hari ini juga terjadi di banyak daerah. Ketua Gerakan Pemuda Ansor ini mengaku menerima laporan sepekan terakhir terjadi peningkatan aktivitas belanja masyarakat di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan di banyak daerah dalam rangka kebutuhan Lebaran.

    Di satu sisi, Luqman menyebut fenomena ini menggembirakan sebagai tanda geliat dan kekuatan daya tahan ekonomi rakyat. Ia mengatakan kondisi sekarang jauh berbeda dengan masa menjelang Lebaran tahun kemarin yang sepi nyaris tanpa aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19.

    Namun, lanjut Luqman, fenomena keramaian tempat-tempat perbelanjaan sekarang ini sungguh mengkhawatirkan. Ia mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan secara masif potensial terjadi di banyak tempat.

    "Jika sampai tak terkendali, kita layak khawatir pasca-Lebaran akan terjadi lonjakan tinggi penyebaran Covid-19 di Tanah Air," kata Luqman.

    Melihat keramaian-keramaian tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini pun mendorong pemerintah daerah bersama Satgas Covid-19 mengawasi dan memastikan tak terjadi penumpukan manusia di pusat-pusat perbelanjaan menjelang dan pasca-Lebaran.

    Dia juga meminta semua kepala daerah melaksanakan keputusan pemerintah pusat mengenai larangan mudik Lebaran tahun ini. Luqman mewanti-wanti agar tak ada yang main-main dengan ancaman penyebaran Covid-19. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan kepada rakyat di wilayah mereka masing-masing agar terus bersabar dan menaati protokol kesehatan.

    Pemerintah telah memutuskan melarang mudik Lebaran 2021. Namun, tempat-tempat wisata diperbolehkan untuk beroperasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pembukaan tempat wisata harus mengikuti protokol kesehatan CHSE, yakni cleanliness, health, safety, dan environment sustainability.

    "Dibuka atau tidaknya destinasi itu wewenang pemerintah daerah sesuai dengan situasi kasus Covid yang ada di daerah masing-masing," kata Sandiaga saat meninjau vaksinasi massal bagi para pelaku pariwisata di Yogyakarta, Senin, 26 April 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.