Ini Deret Pertanyaan Janggal Dalam Tes Alih Pegawai KPK Jadi PNS

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebanyak 2000 pegawai KPK, ikut serta dalam kegiatan rapid test COVID-19, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. Rapid test ini dilakukan untuk mempersiapkan kembali aktifnya layanan publik setelah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar memasuki masa transisi. TEMPO/Imam Sukamto

    Sebanyak 2000 pegawai KPK, ikut serta dalam kegiatan rapid test COVID-19, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. Rapid test ini dilakukan untuk mempersiapkan kembali aktifnya layanan publik setelah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar memasuki masa transisi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan para pegawai KPK. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyerahkan hasil tes kepada KPK pada 27 April 2021.

    "Namun mengenai hasilnya, sejauh ini belum diketahui karena informasi yang kami terima, data dimaksud belum diumumkan," ujar Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, saat dihubungi pada Sabtu, 1 Mei 2021.

    Ali pun memastikan, KPK akan menyampaikan hasil TWK kepada publik dalam waktu dekat. "Dan akan kami informasikan lebih lanjut," kata dia.

    Seperti dikutip dari Koran Tempo edisi 11 Maret 2021, materi dalam tes wawancara ini sempat menjadi sorotan, karena lebih mirip screening ideologi. Tes diselenggarakan pada 9-10 Maret 2021 di Gedung II BKN, Jakarta Timur. Seorang pegawai KPK setelah menjalani tes saat itu mengatakan dalam tes yang berisi tiga modul buatan Dinas Psikologi TNI AD itu para pegawai diminta menyatakan sikap pada beberapa pertanyaan.

    “Di modul ketiga, kami dikasih empat pertanyaan, disuruh memilih yang paling sesuai sama kami. Di sini ada salah satu pernyataan: Nabi adalah suci dan berbeda dengan manusia lain,” kata pegawai itu.

    Soal itu berlanjut pada modul berbentuk esai yang disebut Indeks Moderasi Beragama. Dalam esai itu, mereka diminta untuk menjawab revisi UU KPK sebagai kebijakan pemerintah yang tak disetujuinya. Selain itu, menurut dia, pada bagian esai dia diminta untuk menyatakan pendapat mengenai Partai Komunis Indonesia, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, serta LGBT dan Transgender.

    Seorang pegawai lainnya juga mengeluhkan soal pernyataan seperti “Penista agama harus dihukum mati” dan ada pula pernyataan “Semua Cina sama saja”. “Ini pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan tugas kami di KPK,” ujar dia.

    Berdasarkan keterangan sejumlah pegawai KPK, soal yang diberikan kepada pegawai lebih mirip screening ideologi. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan assesment kebangsaan diperlukan sebagai syarat mutlak menjadi PNS. Ia optimistis bahwa pada 1 Juni pegawai akan dilantik menjadi ASN.

    Baca juga: Semua Pegawai Jadi ASN, Pakar Hukum UGM Sebut KPK Sudah Sekarat 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alasan Batch CTMAV547 Vaksin AstraZeneca Dihentikan Pemerintah

    Pemerintah menghentikan penggunaan vaksin Astra Zeneca dengan batch CTMAV547 karena dua alasan. Padahal vaksin ini sempat didistribusikan secara luas.