TPNPB - OPM: Justru TNI dan Polri yang Meneror Masyarakat Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com

    Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) menyebut justru TNI dan Polri yang menjalankan operasi teror di Papua.

    Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyebut justru militer dan kepolisian yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat asli Papua.

    "Unsur-unsur dari delik hukumnya memenuhi syarat, tindakan TNI/Polri yang suka meneror masyarakat asli Papua juga memenuhi tindakan teroris. Jadi, kami ajukan Indonesia adalah negara teroris yang sebenarnya, bukan TPNPB-OPM," ujar Sebby lewat keterangan tertulis pada Ahad, 2 Mei 2021.

    Sebby mengatakan TPNPB-OPM akan meminta dukungan atau intervensi militer dari PBB. Ia mengatakan jika pemerintah benar-benar membuat Perpres atau Undang-undang perihal label teroris bagi OPM, maka mereka akan melapor ke PBB dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., mempersilakan TPNPB-OPM menempuh langkah hukum ke PBB atas penetapan status mereka sebagai teroris. "Silakan saja ke PBB," kata Mahfud lewat pesan singkat, Sabtu, 1 Mei 2021.

    Menurut Mahfud, label teroris sudah tepat disematkan karena sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dinyatakan teroris itu adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. 

    "Sejalan dengan itu semua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif, dikategorikan sebagai teroris. Menyatakan melakukan pembunuhan, dan kekerasan secara brutal itu secara masif," ujar Mahfud dalam konferensi pers daring pada Kamis, 29 April 2021. 

    Selain itu, Sebby mengatakan TPNPB - OPM akan mencari dukungan moril dan materiil dari Uni Eropa, Afrika-Karibia-Negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam Resolusi 2625 (XXV) PBB. Resolusi ini berbicara mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa yang terjajah.

    Baca juga: Tentara Pembebasan Papua Siap Gugat Indonesia ke PBB Soal Label Teroris

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.