TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan fatwa etik dokter dalam bermedia sosial. Fatwa ini dikeluarkan dalam Surat Keputusan Nomor 029/PB/K/MKEK/04/2021 tertanggal 30 April 2021.
Ketua MKEK IDI Pukovisa Prawiroharjo mengatakan ada empat pertimbangan terbitnya fatwa ini. Di antaranya, internet dan media sosial sebagai bagian dari keniscayaan perkembangan teknologi telah digunakan dan dimanfaatkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk hampir seluruh dokter di Indonesia.
"Menimbang bahwa belum ada paparan detail dan jelas pada Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia terkait bagaimana etika aktivitas dokter menggunakan media sosial," kata Pukovisa sebagaimana tertulis dalam SK tersebut, dikutip Jumat, 1 April 2021.
Ada 13 poin isi fatwa etik dokter dalam aktivitas media sosial yang tertuang dalam SK ini.
1. Sisi Positif Negatif Media Sosial
Dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif aktivitas media sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengedepankan Integritas
Dokter selalu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitasnya di media sosial.
3. Upaya Promotif dan Preventif
Penggunaan media sosial sebagai upaya kesehatan promotif dan preventif bernilai etika tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memberantas Hoaks
Penggunaan media sosial untuk memberantas hoaks atau informasi keliru terkait kesehatan atau kedokteran merupakan tindakan mulia selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam upaya tersebut, dokter harus menyadari potensi berdebat dengan masyarakat.
Dalam berdebat di media sosial, dokter perlu mengendalikan diri, tidak membalas dengan keburukan, serta menjaga marwah luhur profesi kedokteran. Jika terdapat pernyataan yang merendahkan sosok dokter, tenaga kesehatan, maupun profesi/organisasi profesi dokter/kesehatan, dokter harus melaporkan hal tersebut ke otoritas media sosial melalui fitur yang disediakan dan langkah lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Tak Boleh Promosi Berlebihan
Dokter harus menjaga diri dari promosi diri berlebihan dan praktiknya serta mengiklankan suatu produk dan jasa. Hal ini sesuai SK MKEK Pusat IDI Nomor 022/PB/K.MKEK/07/2020 tentang Fatwa Etika Dokter Beriklan dan Berjualan Multi Level Marketing yang diterbitkan MKEK Pusat IDI tanggal 28 Juli 2020.
