Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Sebut Safari PKS Ingin Cari Teman Koalisi di Pilpres 2024

image-gnews
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad, 29 November 2020. Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA/M Agung Rajasa
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad, 29 November 2020. Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Islam Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar safari politik untuk mengantisipasi segala kemungkinan di Pilpres 2024. Mengingat posisinya di luar pemerintahan saat ini, kata Ujang, PKS ingin memastikan mereka diterima semua partai politik pada saat penjajakan koalisi pilpres mendatang.

"PKS paham di 2024 nanti tidak ada inkumben. PKS ingin diterima oleh semua partai politik yang ada," kata Ujang kepada Tempo, Kamis, 30 April 2021.

Ujang mengatakan benih-benih koalisi itu dapat disemai dengan menanam silaturahmi sejak dini. Perkara berkoalisi atau tidak, ujarnya, itu urusan belakangan. "Yang penting pendekatan dulu dengan partai-partai lain," kata dia.

Menurut Ujang, salah satu faktor yang turut mempengaruhi langkah politik PKS berkunjung ke partai-partai lain ini yakni posisi Partai Gerindra yang sekarang berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, dalam dua kali pilpres PKS dan Gerindra merupakan rekan sekutu.

"Politik bisa saling bersekutu dan bersatu, juga bisa berseteru, bahkan saling meninggalkan," kata Ujang.

Ia menilai pengalaman dengan Gerindra itu membuat PKS kini ingin berkawan dengan banyak partai. "Satu meninggalkan, maka masih ada yang lainnya," ujarnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu menggelar safari politik sejak medio April 2021. Pimpinan baru PKS ini sudah bertemu dengan pimpinan enam partai politik yang ada di parlemen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Partai dakwah ini pertama kali bertemu dengan Partai Persatuan Pembangunan pada 14 April 2021 di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. Pada 22 April, giliran PKS menyambangi Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menemui Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Lima hari kemudian atau pada Selasa, 27 April, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi dan jajarannya menemui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu dipimpin kedua sekjen, sedangkan Ahmad Syaikhu maupun Ketua Umum PDI Perjuangan tak hadir.

Lalu pada Rabu, 28 April, Ahmad Syaikhu dan rombongannya menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di kantor PKB di Raden Saleh, Jakarta Pusat. Kamis, 29 April, PKS menyambangi kantor Golkar di Slipi, Jakarta Barat, lantas pada 30 April PKS bertandang ke Akademi Bela Negara Partai NasDem di Pancoran, Jakarta Selatan.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari sebelumnya mengatakan partainya memang menjadwalkan kunjungan ke berbagai partai politik dan organisasi masyarakat. Ia menyebut safari itu dalam rangka perkenalan kepengurusan baru PKS di bawah kepemimpinan Ahmad Syaikhu. "Tapi dengan siapa dan kapan waktunya menyesuaikan keluangan dan kesesuaian waktu masing-masing," kata Fathul pada 20 April 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Pertemuan NasDem - PKS: Sepakat Akhiri Polarisasi hingga Aksi Kirim THR ke Desa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

2 jam lalu

Capres Terpilih Prabowo Subianto, datang ke St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 17.19 WIB, didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

4 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Menanti Kesaksian Menteri Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

4 jam lalu

Kesaksian empat anggota kabinet Presiden Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024.
Menanti Kesaksian Menteri Jokowi dalam Sengketa Pilpres 2024

Kesaksian empat menteri Jokowi dibutuhkan dalam sengketa pilpres 2024.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

6 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

7 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

7 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

10 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

10 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

11 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

RUU DKJ disahkan, apakah Gibran akan punya kewenangan besar di kawasan aglomerasi?