Polri Beri Pendampingan Hukum kepada 2 Tersangka Unlawful Killing

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Komisaris Besar Ahmad Ramadhan. ANTARA/HO-Polri/am.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri, Komisaris Besar Ahmad Ramadhan. ANTARA/HO-Polri/am.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI akan memberikan pendampingan hukum terhadap dua anggotanya yang menjadi tersangka kasus unlawful killing.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan, pendampingan bakal dilakukan oleh Divisi Hukum.

    "Di mana di sana kami menyiapkan pengacara polisi untuk melakukan pendampingan terhadap anggota-anggota yang berhadapan dengan hukum. Tentunya itu ada (pendampingan)," ujar Ramadhan saat dikonfirmasi pada Sabtu, 1 Mei 2021.

    Enam Laskar FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB.

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan terjadi unlawful killing dalam kasus penembakan laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 itu.

    Buntutnya, tiga orang anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, satu anggota tewas akibat kecelakaan pada awal Januari 2021. Alhasil, penyidikan terhadapnya dihentikan.

    Kepada kedua tersangka, polisi menyangkakan Pasal 388 KUHP Jo Pasal 56 KUHO. "Adapun terkait peran, yakni saudara F adalah yang menembak, dan saudara Y sebagai sopir," kata Ramadhan.

    ANDITA RAHMA

    Baca: Polri Tak Tahan Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.