Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Kuburkan Hiu Paus Terdampar di Pantai Bayem

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menguburkan seekor hiu paus (Rhincodon typus) yang terdampar dan mati di Pantai Bayem, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut (DJPRL), hiu paus dikuburkan di Pantai Bayem dengan jarak 10 meter dari bibir pantai dan kedalaman 3 meter.

Pada 22 April 2021, BPSPL Denpasar mendapatkan laporan adanya hiu paus yang terdampar dalam kondisi hidup. Sekitar pukul 15.30 WIB nelayan dan masyarakat sekitar berusaha mengembalikan hiu paus tersebut kembali ke tengah laut, akan tetapi kondisi hiu paus sudah mengapung dan lemas.

“Masyarakat nelayan bersama Poskamladu TNI AL, Basarta, Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh, Polsek Besuki dan Koramil Besuki menarik bangkai hiu paus ke arah pantai untuk proses penanganan lebih lanjut," ujar Kepala BPSPL Denpasar Permana Yudiarso.

Dari hasil pemeriksaan diketahui ukuran hiu paus terdampar ini mencapai 740 cm dengan bobot diperkirakan 2 ton, berjenis kelamin jantan dengan kondisi belum mengalami pengapuran serta tidak terdapat bekas luka pada tubuh.

“Diduga terdamparnya hiu paus karena sedang mengejar makanannya yaitu ikan teri dan ikan lemuru ukuran kecil. Hiu paus ditemukan tersangkut jaring nelayan yang dipasang di sepanjang bibir pantai. Di perairan Tulungagung juga sedang musim penangkapan ikan teri dan ikan lemuru,” kata Yudi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sosialisasi terhadap masyarakat tentang status perlindungan hiu paus sesuai Kepmen KP Nomor 18 Tahun 2013 telah dilakukan. Warga pun telah mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal PRL Tb. Haeru Rahayu dalam keterangannya mengatakan, hiu paus merupakan satu-satunya jenis ikan hiu yang sejak  2013 statusnya dilindungi secara penuh melalui Kepmen KP Nomor 18 Tahun 2013.  “KKP juga telah menerbitkan Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu Paus (Rhincodon typus) Tahun 2021-2025,” ujarnya

Kepmen KP tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada 1 Maret 2021 dan diluncurkan pada penyelenggaraan Simposium Hiu dan Pari di Indonesia ke-3 di Jakarta, 7 April lalu.

“Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus akan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan KKP dan instansi terkait dalam pelaksanaan konservasi hiu paus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Tebe. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

12 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

15 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.


KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

20 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

23 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

23 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.


KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

26 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.


KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

30 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.


KKP Umumkan Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut

35 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
KKP Umumkan Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut.


KKP Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Babel

39 hari lalu

KKP Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Babel

Pelibatan berbagai pihak dalam evaluasi dan menjalankan tata kelola ruang laut sangat diperlukan.


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

40 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.