TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki pertimbangan untuk mengefektifkan kabinetnya sehingga membentuk Kementerian Investasi. Menurut Basarah, pertimbangan itu disesuaikan dengan perkembangan situasi di tengah pandemi Covid-19 yang berpengaruh luas terhadap pembangunan bangsa.
"Kan Pak Jokowi harus mencari cara bagaimana membuat inovasi. Salah satu cara melakukan pembangunan itu adalah dengan mengundang investor-investor asing masuk ke Indonesia, kan," kata Ahmad Basarah ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 April 2021.
Namun, kata Basarah, mengundang investor asing masuk ke Indonesia adalah hal yang kompleks. Ia mengatakan kebijakan ini bukan sekadar mendatangkan investasi tetapi juga memerlukan regulasi, kepastian hukum, hingga pengaturan wilayah-wilayah yang dikerjasamakan.
Basarah menganggap atas dasar itulah Presiden Jokowi mempertimbangkan perlunya mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. Dia menyebut perubahan itu demi merespons tuntutan zaman yang terus berubah.
"Kalau dia dipegang oleh sebuah kementerian akan lebih legitimate mewakili kepentingan Presiden Jokowi ke luar. Jadi masyarakat internasional akan memiliki kepercayaan yang lebih baik ketika urusan investasi ini ditangani oleh sebuah kementerian," kata Basarah.
Jokowi memutuskan membentuk Kementerian Investasi bersamaan dengan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski perubahan nomenklatur kabinet ini telah direstui Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden belum juga melantik menteri baru untuk mengisi pos anyar itu.
Ahmad Basarah menilai Presiden Jokowi sedang menunggu hari baik untuk menunjuk menteri baru. Apalagi, sempat berembus kabar Presiden bakal sekaligus merombak kabinetnya.
"Saya kira Pak Jokowi sedang menunggu hari baik saja, menunggu hari baik yang menurut hemat beliau itu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran struktur kabinet yang akan dibentuknya itu," kata Basarah.
Saat ditanya ihwal komunikasi Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengenai reshuffle, Basarah mengatakan kedua tokoh itu rutin berkomunikasi. Namun menurut dia, komunikasi itu bukan cuma membahas kasus demi kasus.
"Karena Ibu Mega adalah pimpinan parpol yang mengusung Pak Jokowi, (komunikasi) rutin dilakukan," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.
