Pasca Konten TikTok Kevin Samuel, IDI Imbau Wanita Tidak Takut Periksa ke Dokter

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kevin Samuel. Instagram

    Kevin Samuel. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Selatan Yadi Permana mengimbau masyarakat, khususnya wanita, agar tidak takut memeriksakan diri ke dokter.

    "Pada seluruh wanita Indonesia jangan takut memeriksakan diri ke dokter, karena tiap dokter Indonesia telah terikat dan berjanji menjalankan sumpah kedokteran maupun kode etik kedokteran," kata Yadi dalam keterangan video, Kamis, 22 April 2021.

    Imbauan disampaikan sehubungan viralnya video TikTok Kevin Samuel terkait persalinan yang dinilai merendahkan martabat wanita. IDI Cabang Jakarta Selatan telah menjatuhkan sanksi kategori 1 dan 2 yang terukur selama 6 bulan.

    Yadi menuturkan, salah satu isi sumpah dokter adalah menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila, serta dengan martabat pekerjaan sebagai dokter. "serta saya akan memelihara sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," ujarnya.

    Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya, selain berpatokan pada sumpah dokter, kode etik kedokteran Indonesia, juga ada standar prosedur operasional. Sehingga, Yadi meminta agar masyarakat tidak khawatir memeriksakan diri.

    Dalam konteks pelayanan sehari-hari, Yadi menjelaskan apabila dokter pria yang memeriksa pasien perempuan, maka akan didampingi perawat atau bidan wanita. "Sehingga jangan khawatir. Kami dari IDI Cabang Jaksel berjanji akan mengawasi dan menindaktegas setiap jenis pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh dokter di lingkungan Jakarta Selatan," kata dia.

    FRISKI RIANA

    Baca: Konten TikTok Kevin Samuel Masuk Pelanggaran Sedang, IDI Jaksel Beri Sanksi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.