Polri Bakal Tarik Penyidik Penerima Suap dari Wali Kota Tanjungbalai

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono memberikan konferensi pers terkait kedatangan belasan terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dari Makassar ke Jakarta di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis, 4 Februari 2021. Istimewa

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono memberikan konferensi pers terkait kedatangan belasan terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dari Makassar ke Jakarta di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis, 4 Februari 2021. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI akan menarik Ajun Komisaris Polisi Stefanus Robin Pattuju kembali usai proses hukum kasusnya selesai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Stefanus merupakan penyidik Polri yang mendapat penugasan di lembaga antirasuah. 

    Stefanus diduga meminta uang atau menerima suap sebanyak Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Uang itu diduga diminta dengan iming-iming agar kasus yang menjerat Syahrial dihentikan.

    "Kemungkinan itu akan terjadi juga ketika sudah dianggap tidak layak di KPK segala macamnya karena melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke Polri. Nanti Polri tentunya akan memproses terhadap anggota tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 April 2021.

    Namun, kata Rusdi, untuk saat ini, Polri masih sebatas mengawal proses pemeriksaan Stefanus. 

    Saat ini, KPK tengah memeriksa Stefanus Robin Pattuju. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya akan mengusut perkara ini secara transparan. 

    "Untuk itu, kami persilakan masyakarat untuk mengawal prosesnya. Secara paralel Dewan Pengawas KPK juga akan melakukan proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik," ucap dia melalui keterangan tertulis pada Kamis, 22 April 2021. 

    KPK, kata Ali, tidak memberikan toleransi terhadap tindakan koruptif dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh setiap pegawai KPK. 

    ANDITA RAHMA

    Baca: Cerita Kakak Wali Kota Tanjungbalai soal Kasus Pemerasan Penyidik KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.