KSAL Sebut KRI Nanggala Punya Cadangan Oksigen Hingga 72 Jam

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan saat ini pencarian terhadap kapal selam KRI Nanggala, yang dikabarkan hilang pada Rabu dini hari, 21 April 2021 di Perairan Bali, masih dilakukan. Ia menyebut KRI itu, memiliki cadangan oksigen hingga 72 jam bagi para kru di dalamnya.

    "Kemampuan oksigen KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari," kata Yudo dalam konferensi pers, Kamis, 22 April 2021.

    Karena itu, ia memperkirakan jika dengan asumsi hilang kontaknya sejak Rabu dini hari pukul 03.00 WITA, oksigen yang tersisa masih bisa bertahan hinna hari Sabtu jam 03.00 WITA.

    "Mudah-mudahan sebelum ini dapat segera ditemukan, sehingga cadangan oksigen masih ada," kata Yudo.

    KSAL menjelaskan KRI Nanggala saat itu tengah berlatih penembakan rudal D802 dan torpedo. Ini merupakan bagian dari program pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI AL. Ia pun menegaskan seluruh prosedur telah dipenuhi dalam latihan ini.

    Hingga pukul 03.30 WITA, Yudo mengatakan geladak haluan dan turning tower KRI Nanggala masih terlihat. Pada 03.46 WITA, ia mulai menyelam dan tak terlihat untuk pelaksanaan tembakan torpedo.

    "Harusnya pada saat penembakan tadi mereka minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian, begitu akan diberikan otorisasi dipanggil-panggil sudah tidak merespon," kata Yudo.

    Pukul 04.17 WITA, tim kemudian menerbangkan helikopter dari KRI terdekat untuk melihat kondisi KRI Nanggala di sekitar perairan Bali. Namun tak ada yang terlihat oleh Heli tersebut. Bahkan hingga pukul 05.15 WITA, saat KRI Nanggala dijadwalkan muncul ke permukaan.

    Baca: TNI Jelaskan Kronologis Hilangnya Kapal Selam KRI Nanggala-402


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.