KPK Undang 2 Menteri Bahas Kajian Soal Impor dan Pengelolaan Pangan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri, bertukar cinderamata dengan Dirjenpas Kemenkumham Reynhard Silitonga, dalam acara Penyuluhan Antikorupsi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 31 Maret 2021. Firli Bahuri berencana mengajak mantan narapidana korupsi untuk menjadi agen kampanye antikorupsi dan juga mengingatkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan jajarannya untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Firli Bahuri, bertukar cinderamata dengan Dirjenpas Kemenkumham Reynhard Silitonga, dalam acara Penyuluhan Antikorupsi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 31 Maret 2021. Firli Bahuri berencana mengajak mantan narapidana korupsi untuk menjadi agen kampanye antikorupsi dan juga mengingatkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan jajarannya untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat pendahuluan (kick off meeting) tentang kajian yang akan dilakukan KPK tahun ini.

    Kajian tersebut antara lain Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan: Studi Kasus Bulog. 

    “Melalui pertemuan tersebut KPK meminta penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan KPK untuk memulai kajian tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis, 22 April 2021.

    Pimpinan KPK yang ikut dalam pertemuan itu adalah Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron serta Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan beserta jajaran pada Direktorat Monitoring.

    Ipi mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan KPK untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di lembaga pemerintahan. Serta memberikan saran jika sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi yang merupakan pelaksanaan tugas KPK.

    Hal itu sesuai pasal 6 huruf c dan pasal 9 UU No 19 tahun 2019 tentang KPK bahwa KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

    Baca juga: Hakim Vonis Penyuap Edhy Prabowo 2 Tahun Penjara

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.