Terpopuler Nasional: Penyidik KPK Diduga Memeras dan Effendi Gazali Tolak Gelar

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo KPK. Dok Tempo

    Logo KPK. Dok Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita dari kanal Nasional menjadi yang paling dibaca sepanjang Rabu kemarin. Pertama soal pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali, mengembalikan gelar guru besar. Kedua tentang dugaan penyidik KPK dari kepolisian yang minta uang kepada Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial. Berikut rangkuman beritanya.

    Effendi Gazali

    Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali, mengembalikan gelar guru besar yang disematkan padanya. Pengembalian itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Effendi kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, Agus Setyo Budi.

    Dalam surat yang diterima Tempo, Effendi membeberkan sejumlah alasan mengapa ia mengembalikan gelar guru besarnya. "Saya sedang membongkar beberapa skema merugikan negara yang begitu besar, saya tidak tahu fitnah atau hoaks apa yang masih akan terarah pada saya, mereka memiliki kerjasama media & buzzer," ucap Effendi dalam surat bertanggal 21 April 2021 itu.

    KPK sebelumnya memanggil Effendi Gazali dalam kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau Bansos Covid-19 pada Kamis, 25 Maret 2021. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, mantan pejabat pembuat komitmen di Kemensos, Matheus Joko Santoso.

    Effendi membantah dugaan keterlibatannya. Dia mengatakan namanya tidak ada dalam berita acara pemeriksaan Matehus Joko Santoso. Hal itu dia sampaikan setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis, 25 Maret 2021.

    Dia mengaku khawatir pembunuhan karakter yang dibangun buzzer berimbas pada gelar guru besar dan institusi tempat mengajar. "Karenanya detachment merupakan pilihan baik (setidaknya sementara)," kata Effendi.

    Selain itu, Effendi merasa gagal mengajar jurnalisme dan komunikasi lantaran dikepung puluhan berita atau media yang memuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) palsu atau terperiksanya bohong.

    Effendi mengatakan, bahkan beberapa media yang saya laporkan ke Dewan Pers sudah dinyatakan melanggar Kode Etik Jurnalistik mempertahankan angka BAP Palsu. "Berapa lama saya harus mengadu dan menjalani sidang satu per satu, pasti akan membuat saya tidak konsentrasi mengajar," ujar Effendi.

    Effendi Gazali meyakini terputusnya segala hak dan kewajiban terkait dengan guru besar, tidak mengganggu siapapun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alasan Batch CTMAV547 Vaksin AstraZeneca Dihentikan Pemerintah

    Pemerintah menghentikan penggunaan vaksin Astra Zeneca dengan batch CTMAV547 karena dua alasan. Padahal vaksin ini sempat didistribusikan secara luas.