Pimpinan KPK Selidiki Dugaan Pemerasan Wali Kota Tanjungbalai

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri) memberikan keterangan saat meninggalkan rumah duka anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021.ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri) memberikan keterangan saat meninggalkan rumah duka anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar di Kemayoran, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021.ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan menyelidiki dugaan pemerasan oleh penyidiknya yang berasal dari kepolisian terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tengah meminta keterangan dan mengumpulkan barang bukti dugaan pemerasan tersebut.

    “Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana dimaksud dengan melakukan permintaan keterangan serta pengumpulan bukti permulaan lainnya,” kata Firli lewat keterangan tertulis, Rabu, 21 April 2021.

    Firli mengatakan hasil penyelidikan akan dilanjutkan dengan gelar perkara di forum pimpinan. Dia mengatakan KPK tidak memberi toleransi penyimpangan tersebut. “Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan,” ucap dia.

    Seorang penyidik kepolisian di KPK diduga minta uang dengan nominal hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya. KPK sedang menelusuri kasus yang diduga melibatkan Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial saat menjabat DPRD.

    "Uang itu telah diberikan dengan janji menghentikan kasusnya, padahal kasus terus berjalan bahkan wali kota sudah jadi tersangka," ujar sumber Tempo yang mengetahui kasus ini, Rabu 21 April 2021. Saat ini, KPK sedang mengejar penyidik KPK tersebut untuk menjalani proses hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.