Polri Segera Tuntaskan Berkas Perkara Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reka adegan saat polisi mengepung mobil Chevrolet Spin berisi anggota laskar FPI di rest area KM 50, Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020.

    Reka adegan saat polisi mengepung mobil Chevrolet Spin berisi anggota laskar FPI di rest area KM 50, Karawang, Jawa Barat, Senin, 14 Desember 2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan kasus unlawful killing kini sedang dalam proses pemberkasan. Kasus tersebut merupakan rangkaian atas insiden penembakan terhadap enam anggota laskar FPI atau Front Pembela Islam (FPI)

    "Saat ini sedang dalam proses pemberkasan terhadap dua tersangka," ujar Rusdi saat dikonformasi pada Selasa, 20 April 2021.

    Kendati demikian, penyidik, kata Rusdi, masih membuka peluang memeriksa tersangka atau saksi jika informasi dirasa kurang. "Kalau sudah P21 dari jaksa baru dinyatakan penyidikan telah lengkap," kata Rusdi. 

    Polri telah menetapkan dua anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya menjadi tersangka dalam kasus unlawful killing. Sedianya ada tiga orang tersangka dari anggota polisi Polda Metro Jaya. Namun, satu anggota tewas akibat kecelakaan pada awal Januari 2021 lalu. Alhasil, penyidikan terhadapnya dihentikan

    Enam Laskar FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB.

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan terjadi unlawful killing dalam kasus penembakan laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 itu.

    Baca juga: Polri Gunakan Pasal Pembunuhan dan Penganiayaan di Kasus Unlawful Killing FPI 

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.