Polri Klaim Sudah Deteksi Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono saat menggelar konferensi pers harian di Gedung Divisi Humas, Jakarta Selatan pada Selasa, 26 Januari 2021 (Tempo/Andita Rahma)

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono saat menggelar konferensi pers harian di Gedung Divisi Humas, Jakarta Selatan pada Selasa, 26 Januari 2021 (Tempo/Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI menyatakan sudah mendeteksi video pengakuan Jozeph Paul Zhang sebagai nabi ke-26 di YouTube jauh sebelum viral. 

    "Sebelum viral sudah termonitor. Ketika viral, tentu Polri telah mengambil langkah-langkah mendahului daripada itu semua," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono melalui konferensi pers daring pada 19 April 2021. 

    Meski demikian, Polri bakal mengevaluasi kerja polisi dunia maya atau virtual police. Rusdi mengatakan evaluasi dilakukan untuk bisa membuat virtual police jauh lebih aktif. "Ternyata dengan kejadian-kejadian ini, tentunya menjadi penilaian bagi Polri bagaimana virtual police bisa dilaksanakan secara lebih aktif lagi," kata Rusdi. 

    Dalam perkara ini, Polri telah meminta penjelasan dari sejumlah saksi ahli, mulai dari ahli bahasa, ahli sosiologi hukum, hingga ahli pidana. Rusdi mengatakan dengan pernyataannya dalam video itu, Jozeph bisa dikenakan pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 156a KUHP.

    "Unsur pasal yang bisa dikenakan pertama ujaran kebencian dalam UU ITE dan juga penodaan agama yang ada di KUHP," ucap Rusdi. 

    Nama Jozeph Paul Zhang ramai dibicarakan usai mengaku sebagai nabi ke-26. Ia menyampaikan dalam forum diskusi via zoom yang juga ditayangkan di saluran YouTube milik Jozeph. Ia juga menantang siapa saja yang berani melaporkan dirinya ke kepolisian soal penistaan agama

    Baca juga: Polri Sebut Jozeph Paul Zhang Ada di Jerman

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.