Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kilas Nasional: Gejolak PKB dan PPKM Mikro Diperpanjang

Reporter

image-gnews
Yenny Wahid menyampaikan sambutan dalam peresmian aula dan Masjid KH Abdurahman Wahid di Gedung BP2MI, Jakarta, Minggu, 31 Januari 2021. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meresmikan nama Aula dan Masjid atas nama mendiang Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gusdur. TEMPO/Muhammad Hidayat
Yenny Wahid menyampaikan sambutan dalam peresmian aula dan Masjid KH Abdurahman Wahid di Gedung BP2MI, Jakarta, Minggu, 31 Januari 2021. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meresmikan nama Aula dan Masjid atas nama mendiang Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gusdur. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita di kanal Nasional Tempo.co layak diulas kembali. Dua berita pertama ialah tentang gejolak di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terakhir tentang pemerintah yang memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Simak rangkumannya

Muncul Nama Yenny Wahid

Mantan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsyari mengatakan beredarnya nama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid sebagai kandidat pengganti Muhaimin Iskandar merupakan aspirasi kader daerah.

Ahmad menceritakan bahwa hal itu bermula dari kekecewaan kader daerah karena banyak pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai hasil Muktamar di Bali, penggantian DPC dan DPW yang sepenuhnya diambil alih DPP.

"Dan riak-riak seperti itu mengarah kader-kader di bawah menginginkan Mbak Yenny dan Gus Yaqut untuk bisa tampil sebagai ketua umum atau sekjen," kata Ahmad kepada Tempo, Senin, 19 April 2021.

Menurut Ahmad, aspirasi kader daerah juga merupakan keinginan dirinya sebagai mantan Ketua GP Ansor cabang Karawang. "Saya enggak kenal sama Gus Yaqut kan. Anggap lah semua itu hanya keinginan seorang kader Ansor lama kepada beliau-beliau yang hari ini duduk di pengurus pusat," ujarnya.

Nama Yenny Wahid dan Gus Yaqut sebelumnya digadang-gadang menjadi pengganti Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai ketua umum PKB. Dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi Senin, 19 April 2021, nama keduanya beredar di kalangan pengurus dan mantan pengurus PKB di daerah. Foto Yenny dan Yaqut juga terpampang dalam poster digital bertulisan "2021 saatnya PKB kembali ke Ciganjur".

Namun Gus Yaqut membantah kabar ia bermanuver mendorong muktamar luar biasa. "Kok tiba-tiba dikesankan seolah-olah saya ada masalah atau sedang bermasalah. Enggak ada. PKB tuh kompak. Coba cek, PKB tuh solid," katanya usai menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Gus Yaqut Tegaskan PKB Solid

Setelah dikabarkan melakukan manuver untuk mendorong muktamar luar biasa, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Pada Senin sore, 19 April 2021, Yaqut menyambangi Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. "Yang jelas saya ini ke sini berarti solid, enggak ada apa-apa. Saya menunjukkan PKB enggak ada apa-apa," ujar Yaqut.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

32 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Kala Golkar Ungkit Peran Besarnya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya belum meminta posisi menteri yang akan diisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

2 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Golkar Minta 5 Jatah Menteri, Dianggap Wajar oleh MKGR hingga Tanggapan Gerindra dan PAN

Airlangga Hartarto menyimpulkan, Partai Golkar seharusnya mendapat jatah menteri yang lebih besar, karena sudah banyak membantu Prabowo-Gibran


PKB Bakal Ajukan Hak Angket setelah 20 Maret: Tunggu Kesepakatan

7 jam lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
PKB Bakal Ajukan Hak Angket setelah 20 Maret: Tunggu Kesepakatan

Pengajuan hak angket disebut masih menunggu kesepakatan.


Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

13 jam lalu

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

Perolehan suara PKB di Jawa Barat meningkat drastis pada Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

14 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
35 DPD Golkar di Jateng Disebut Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

Sebanyak 35 provinsi serta kabupaten/kota sudah menyerahkan dukungannya kepada Airlangga Hartarto, untuk kemb


Airlangga Klaim Belum Bahas Jatah 5 Menteri Golkar bersama Prabowo

18 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Airlangga Klaim Belum Bahas Jatah 5 Menteri Golkar bersama Prabowo

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya juga belum meminta posisi mana saja yang akan diisi dalam kabinet Prabowo.


Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

19 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.