Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AHY Jawab Kritik soal Demokrat Jadi Partai Keluarga Sejak Kongres 2020

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berdiskusi dengan awak redaksi Tempo di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berdiskusi dengan awak redaksi Tempo di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjawab kritik Demokrat menjadi partai keluarga sejak Kongres 2020.

Agus balik mempertanyakan letak kesalahan jika anggota keluarga Yudhoyono berkiprah di Demokrat. "Apa salahnya keluarga Yudhoyono dalam Partai Demokrat? Ada yang salah enggak?" kata AHY di kantor Tempo, Jakarta, Kamis, 15 April 2021.

AHY mengatakan kongres 2020 dihelat dengan membuka peluang bagi siapa pun untuk mencalonkan diri. Namun, kata AHY, hanya dia yang mendaftar sebagai calon ketua umum.

AHY lantas menjelaskan posisi keluarga Yudhoyono di Partai Demokrat. Ia mengatakan, ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, secara faktual memang pendiri Partai Demokrat.

Meski begitu, AHY menyebut Yudhoyono tak pernah meminta dikultuskan. "Tapi kader semuanya tahu siapa yang mendirikan, dan babak kedua membesarkan partai," ucapnya.

AHY mengatakan besarnya Partai Demokrat tak bisa dimungkiri lantaran SBY. Ketika Yudhoyono menjadi presiden pada 2004, Demokrat belum banyak dikenal publik. Namun pada 2009, perolehan suara partai berlambang mercy ini meroket hingga 21 persen dengan 148 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Masa keemasan itu berlangsung hingga 2012-2013 ketika partai anjlok karena kasus korupsi sejumlah kader. Menurut Agus, Yudhoyono yang awalnya tak ingin menjadi ketua umum lantas didesak mengambil kepemimpinan untuk menyelamatkan partai.

"Akhirnya beliau 'ya sudahlah demi amanah kader, saya turun gunung', menyelamatkan Partai Demokrat melalui KLB 2013, menerima sebagai ketua umum tapi juga tetap menunjuk seorang ketua harian ketika itu," ujar AHY.

Yudhoyono kembali menjadi ketua umum Demokrat lewat kongres 2015 atau setahun setelah tak lagi menjabat presiden. Menurut Agus, Yudhoyono sudah merencanakan untuk menjauh dari politik setelah masa jabatan ketua umum berakhir tahun 2020. "Sebelum ibu wafat pun, beliau (Yudhoyono) sudah punya cita-cita berdua, ini yang terakhir, setelah ini saya akan fade away dari day to day politics," kata Agus.

Ani Yudhoyono meninggal pada 1 Juni 2019, sebelum SBY purnatugas dari jabatan ketua umum Demokrat. Adapun Kongres V digelar pada Maret 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Agus, kongres 2020 lantas digelar lewat sebuah proses yang demokratis. Ia mengatakan gelaran itu berbeda dengan Kongres Luar Biasa Deli Serdang dengan terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum, yang disebutnya diwarnai ancaman, intimidasi, dan iming-iming kepada kader Demokrat.

Agus mengatakan peserta Kongres 2020 adalah para pemilik suara yang sah di partai. Ia mengatakan sebagian besar dari mereka masih hidup dan ada untuk dimintai testimoni secara langsung ihwal gelaran Kongres 2020 itu.

Agus menyampaikan, dirinya memang sempat bersafari ke 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sebelum kongres. Alasannya, ia mengaku mendengar harapan yang berkembang agar maju sebagai calon ketua umum.

Ingin memastikan kebenaran aspirasi itu, dia berkeliling menemui para pemilik suara, yakni ketua DPD dan ketua DPC Demokrat. Agus berujar dari pertemuan tersebutlah ia mendapatkan semangat dan mandat untuk mencalonkan diri.

Agus lantas terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat secara aklamasi. Menurut AHY, tidak tepat jika dia disebut menjadi ketua umum Demokrat karena politik dinasti.

Kendati begitu, Agus mengaku tak bisa mencegah jika ada yang menganggap Kongres 2020 tidak fair dan memberikan ruang kepada kader lain. Ia mengatakan perbedaan anggapan itu bagaimana pun adalah bagian dari demokrasi.

"Ya itu persepsi mereka, saya juga enggak bisa mencegah. Inilah the very fundamental of democracy, ada perbedaan suara, perbedaan pandangan, saya embrace aja," ucapnya. AHY mengatakan, banyak kader yang berterima kasih dirinya maju sebagai ketua umum.

Baca juga: Demokrat di Luar Pemerintahan, AHY: Tak Buruk, Justru Sehat untuk Demokrasi


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

1 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

4 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

1 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

Tim Satgas Anti-Mafia Tanah berhasil mendapatkan data 82 kasus dugaan penyerobotan lahan dengan potensi kerugian Rp1,7 triliun mencakup tanah 4.569 ha


AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

2 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap dua kasus dengan tiga tersangka di Jawa Timur


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan nilai sertifikasi tanah Rp 6 ribu triliun.


Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

4 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menanggapi tudingan soal penggusuran semena-mena di IKN, Kalimantan Timur


Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

Masyarakat adat Kaltim menolak penggusuran tanah dan rumah di IKN. Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono respons begini.


AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa
AHY Sebut Penyelesaian Polemik OIKN dengan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran Harus Saling Menguntungkan

AHY akan berkoordinasi dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) soal polemik tata ruang wilayah IKN dengan masyarakat di Pemaluan, Kalimantan Timur.