Kilas Nasional: Perdagangan Orang, MK Anulir Orient Riwu, dan Vaksin Nusantara

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan usai pengambilan sampel darah untuk penyuntikan vaksin nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 14 April 2021. Vaksin Nusantara ini dikembangkan menggunakan metode berbasis sel dendritik autolog yang diklaim menjadi yang pertama di dunia untuk Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan usai pengambilan sampel darah untuk penyuntikan vaksin nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 14 April 2021. Vaksin Nusantara ini dikembangkan menggunakan metode berbasis sel dendritik autolog yang diklaim menjadi yang pertama di dunia untuk Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta – Tiga berita kanal nasional telah menyedot perhatian publik sepanjang Kamis, 15 April 2021. Ketiga berita itu memuat topik berbeda yang meliputi kasus perdagangan orang, diskualifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, hingga polemik vaksin Nusantara.

    Isu-isu tersebut menduduki puncak artikel yang paling banyak dibaca. Berikut ini rangkuman tiga berita terpopuler nasional.

    Kasus perdagangan orang meningkat

    Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meningkat saat pandemi Covid-19. Aktivis kemanusiaan di Batam, RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, mengatakan mafia perdagangan orang semakin banyak menyusul tingginya tingkat pemutusan hubungan karyawan atau PHK.

    Paschalis berujar pelaku bahkan sudah berani menampilkan diri mereka di media sosial. “Mereka berani menelanjangi diri mereka, misalnya posting rekrutmen dengan menampilkan foto-foto kegiatan dan lainnya,” ujar Paschalis kepada Tempo di Batam, 13 Maret 2021.

    Sebenarnya korban mengetahui jejaring ini. Namun himpitan ekonomi membuat mereka tidak memiliki pilihan lain. Menurut Paschalis, penyebab perdagangan orang masif terjadi karena masalah keluarga, tuntutan ekonomi, budaya, patriarki dan lainnya. “Hampir seluruh korban terpaksa melakukan itu karena tidak ada pilihan lain,” katanya.

    Koordinator Migrant Care Malaysia, Alex Ong, mengatakan saat ini tindakan perdagangan orang tidak hanya secara ilegal, tapi juga legal. Alex sedang menangani 105 orang yang dipekerjakan secara legal di Malaysia. Fakta di lapangan hanya 35 orang yang bekerja di perusahaan. “Yang lain tidak tahu dijual kemana,” ujar Alex saat dihubungi Tempo dari Batam, pertengahan Maret 2021.

    Direktur Kriminal Umum Polda Kepri Komisaris Besar Arie Darmanto mengatakan kasus perdagangan orang akan sulit diberantas jika masih mengandalkan ego sektoral. “Ibaratkan nyamuk, diberantas sekarang besok ada lagi, tetapi kalau kita sama-sama semuanya membersihkan gorong-gorong, got yang macet dibersihkan, nyamuk pasti hilang, begitulah analoginya,” kata Arie.

    Arie berujar kasus perdagangan orang terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam taraf negara berkembang. “Peluang kekurangan tenaga kerja itulah yang dimanfaatkan oleh oknum mafia yang disebut pemodal besar melancarkan kejahatannya,” kata Arie.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.