PDIP Sebut Tak Ada Urgensi dan Relevansi Reshuffle Mendikbud Nadiem Makarim

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kanan) dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, memberikan keterangan kepada awak media terkait persiapan HUT ke-44 PDI Perjuangan, di Gedung DPP PDIP, Jakarta, 9 Januari 2017. Peringatan ulang tahun PDIP tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/11) dengan mengangkat Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga Pancasila UUD 1945, Kebhinekaan dan Keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kanan) dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, memberikan keterangan kepada awak media terkait persiapan HUT ke-44 PDI Perjuangan, di Gedung DPP PDIP, Jakarta, 9 Januari 2017. Peringatan ulang tahun PDIP tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/11) dengan mengangkat Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga Pancasila UUD 1945, Kebhinekaan dan Keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menilai tak ada urgensi dan relevansi untuk mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Hal ini disampaikan Andreas menanggapi isu reshuffle kabinet yang beredar belakangan ini.

    "Saya tidak melihat urgensi dan relevansi untuk me-reshuffle Nadiem," kata Andreas kepada wartawan, Kamis, 15 April 2021.

    Andreas mengatakan, isu reshuffle yang berkembang saat ini berkaitan dengan penggabungan riset dan teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pembentukan Kementerian Investasi. Kebijakan ini seiring dengan keputusan pemerintah memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi sebuah lembaga otonom setingkat kementerian.

    Di sisi lain, riset pendidikan oleh perguruan tinggi akan bergeser menjadi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Andreas mengatakan, bisa saja dibentuk satu direktorat jenderal yang khusus mengurusi riset pendidikan.

    Maka dari itu, Andreas menilai reshuffle kali ini tak berkaitan dengan kinerja menteri, apalagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ia mengatakan, justru Mendikbud akan mendapat tanggung jawab tambahan mengoordinasikan riset pendidikan.

    "Sebagai anggota Komisi sepuluh saya melihat selama ini kinerja Nadiem Makarim bagus-bagus saja, bahkan dengan Nadiem sedang mempersiapkan terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan peningkatan status guru-guru honorer," ujar Andreas.

    Isu reshuffle kabinet mencuat seiring dengan penggabungan dan pembentukan kementerian baru. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Jokowi akan melantik dua menteri baru merespons peleburan Kemenristek dan Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi.

    Menurut Ngabalin, pelantikan akan digelar pekan ini atau paling lama pekan depan. "Kalau bukan pekan ini, pekan depan. Karakter kepemimpinan Pak Jokowi itu kan tidak suka menunda-nunda, tidak suka memperlambat, selalu mengambil keputusan cepat dan tepat," ujar Ngabalin saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 April 2021.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA

    Baca: Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Jokowi Kembalikan Kemendikbud ke Muhammadiyah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.