Mahfud Sebut Tagihan Hutang BLBI Rp 110,45 Triliun

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali menggelar rapat bersama dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kamis, 15 April 2021. Dalam pertemuan itu, jumlah tagihan BLBI akhirnya disepakati.

    "Ini yang kemudian menjadi pedoman daftar ini untuk penagihan adalah sebesar Rp 110.454.809.645.467," kata Mahfud MD dalam konferensi pers usai pertemuan.

    Ia menegaskan bahwa angka ini sebelumnya masih belum pasti. Namun setelah menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs rupiah, menghitung pergerakan saham, serta menghitung nilai-nilai properti yang dijaminkan pada waktu itu, angka itu pun ditemukan.

    "Tadi Menteri Keuangan sudah menayangkan nih uang yang akan ditagih untuk aset kredit sekian, berbentuk saham sekian, berbentuk properti sekian, berbentuk rupiah dan bentuk tabungan sekian, dalam bentuk tabungan uang asing sekian dan sebagainya," kata Mahfud.

    Mahfud mengatakan pemerintah akan mempersilahkan bagi mereka yang merasa punya hutang untuk berinisiatif membayar secara sukarela. Walaupun tak datang, ia mengatakan pemerintah sudah memiliki catatannya.

    "Dan pemerintah untuk tanah-tanah dan properti yang bisa dieksekusi, akan dieksekusi sekarang karena Mahkamah Agung sudah memutuskan itu perdata dan sudah benar," kata Mahfud.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 6 April 2021.

    Baca: Kejaksaan Agung Bentuk Tim yang Akan Gabung di Satgas BLBI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H