INFO NASIONAL-Geografis laut Indonesia sangat luas, dengan kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Pemerintah telah membaginya menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dengan WPP, diharapkan tercapai pembangunan kelautandan perikanan sesuai karakter,serta kekuatan sistem ekologi, sosial, dan ekonomi wilayah.
Setiap WPP yang mencakup perairan sejumlah provinsi atau beberapa pulau membutuhkan koordinasi yang kuat untuk pengelolaan yang optimal.Setiap WPP memiliki infrastruktur, sumber daya manusia dan stok ikan yang berbeda-beda. Dengan menghitung jumlah kapal dan galangan yang tersedia, juga dapat diketahui kebutuhan berbeda-beda antar WPP untuk pengolahan ikan, energi listrik, air dan pengawasan.
Sebelumnya, WPP masih banyak dipandang semata-mata tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), padahal tidak mungkin dikerjakan sendiri. “Ini harus dikeroyok oleh seluruh sektor, baik semua unit eselon satu di Kementerian KKP, bahkan didukung kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Kemaritiman, Kementerian PPN/BAPPENAS, dalam webinar yang digelar UNDP pada Rabu, 14 April 2021.
“Setelah diketahui data yang scientific based, perlu koordinasi dengan masing-masing stakeholder terkait. Inilah yang perlu kita masyarakatkan dan koordinasikan denganKemenko Maritim dan Investasi sebagai coordinator implementasi kementerian dan lembaga terkait kemaritiman agar target pembangunan bias kita wujudkan,” kata Arifin
Wakil Ketua APINDO Bidang Kelautan dan Perikanan Hendra Sugandhi menuturkan-. konsep WPP sudah komprehensif, namun penerapannya memerlukan koordinasi dan keterpaduan dari berbagai kementerian. “Ini harus dari hulu hingga hilir,sebab kebijakan yang dituangkan akan mempengaruhi kinerja investasi, daya saing ekspor, iklim berusaha, dan kepastian hukum untuk pelaku usaha” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Masyarakat dan Perikanan Nusantara Nimmi Zulbainarni, mengingatkan pentingnya kerja sama lintas sektoral agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Luky Adrianto, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB menjabarkanWPP adalah multi spektrum sehingga perlu dukungan seluruh multisektor. “Kenapa harus berkoordinasi? Perikanan itu kompleks, multiobjectives, multiactors. Supaya tidak chaos harus ada komitmen bersama untuk mengupayakan tercapainya tujuan bersama,” katanya.
Untuk mengkoordinasi tujuan bersamadi WPP, diusulkan platform multipihak di dua level. Platform di tingkat nasional melibatkan kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan stakeholder yang memberikan leadership keterpaduan dukungan perencanaan, pendanaan dan kebijakan.
Untuk implementasi, platform multipihak di tingkat WPP menjadi ujung tombak memastikan berjalannya eksekusi pembangunan perikanan dan kelautan yang tersinergi antar sub-sektor dan lintas sektor, serta menerapkan co-management sesuai karakteristik WPP.
Hal berikutnya agar WPP dikelola dengan baik adalah keterpaduan kebijakan. Karakteristik setiap WPP yang berbeda membutuhkan kebijakan yang spesifik dan tepat. “Kata kuncinya adalah pengendalian perizinan sesuai dengan daya dukung perikanan di setiap WPP harus tepat sehingga menciptakan tata kelola yang baik,” ujar Sjarief Widjaja, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya ManusiaK KP.
Bagaimana regulasi tentang WPP sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya? Sejumlah kalangan menilai regulasi yang ada masih bertentangan. “Di satu sisi pemerintah ingin konservasi, tetapi regulasi lainnya justru terkesan ingin mengubah konservasi,” kata Parid Ridwanudin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA.
Parid setuju dengan usulan Luky Adrianto tentang WPP yang dijadikan pilot project. Hasil tata kelola pada WPP yang menjadi percontohan tersebut, akan dievaluasi agar dapat diimplementasikan ke WPP lainnya. WPP 713 dan WPP 714 telah mencontohkan bagaimana karakteristik perikanan local dapat dikelola dan berkontribusi ke pengelolaan dalam skala yang lebih besar. “Saya kira itu bagus dan dapat dijadikan role model untuk wilayah lain,” ujar Luky.(*)
