Anggota DPR Ikut Uji Klinis II Vaksin Nusantara, RSPAD: Sudah Sesuai Protokol

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu (kiri), mengikuti uji klinis tahap II Vaksin Nusantara di Gedung Cellcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, 14 April 2021. Penyuntikan vaksin Covid-19 ini akan dilakukan pada pekan depan. Tempo/Friski Rian

    Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu (kiri), mengikuti uji klinis tahap II Vaksin Nusantara di Gedung Cellcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, 14 April 2021. Penyuntikan vaksin Covid-19 ini akan dilakukan pada pekan depan. Tempo/Friski Rian

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Letnan Jenderal Dokter Albertus Budi Sulistya, mengatakan pengambilan darah sejumlah anggota DPR pada Rabu, 14 April 2021, merupakan bagian dari pengambilan sampel untuk penelitian uji klinis vaksin Nusantara.

    “Prosedur penting, tetapi jangan terbelenggu oleh prosedur. Tahapan uji klinis sesuai protokol penelitian,” ucap dia lewat pesan pendek pada Rabu malam. 

    Budi mengatakan vaksin ini masih dalam tahap penelitian. Adapun pengambilan darah sebagai tahapan dari pemberian vaksin tersebut. Pada tahap awal, dari sampel darah yang diambil, sel darah putih akan dibiakkan selama lima hari. 

    Setelah lima hari, sel darah putih tersebut akan dikenalkan dengan protein S pada SARS-CoV-2 selama dua hari. Saat disuntikkan kembali, tubuh penerima diharapkan sudah terlatih untuk melawan Covid-19. 

    Menurut Budi, bila pemberian sel dendritik yang sudah dikenalkan dengan protein S pada SARS-CoV-2 memberikan penambahan imunogenitas seluler dan humoral, maka hal tersebut menjadi dobrakan baru untuk pengembangan vaksin Covid-19. “Tentu menjadi penemuan yang besar dan aman untuk diberikan. Semua masih dalam penelitian,” kata dia soal pengambilan darah untuk vaksin Nusantara. 

    Baca juga: Vaksin Nusantara Belum Lolos Uji Klinis, BPOM Sebut Tak Pernah Pilih Kasih


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.