Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden PKS dan Ketua Umum PPP Teken Nota Kesepahaman, Ada 7 Poin

Reporter

image-gnews
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam silaturahmi di DPP PKS, Jakarta, 14 April 2021. TEMPO | Friski Riana
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam silaturahmi di DPP PKS, Jakarta, 14 April 2021. TEMPO | Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam silaturahmi di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 14 April 2021.

"Silaturahim kebangsaan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan ini telah menyepakati beberapa poin kesepahaman," kata Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi.

Aboe mengatakan ada tujuh poin yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. Poin pertama, PKS dan PPP berkomitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD Indonesia 1945.

Poin kedua, PKS dan PPP akan berjuang bersama dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai amanat reformasi.

Poin ketiga, PKS dan PPP berkomitmen bersama untuk mengajak umat Islam Indonesia untuk menampilkan, menghadirkan, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas dan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Poin keempat, kedua partai berkomitmen bersama untuk membangun dan memajukan ekonomi umat dan ekonomi syariah dan UMKM. Poin kelima, berkomitmen bersama untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai krisis yang ditimbulkan sebagai dampak daripada pandemi Covid-19.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Poin keenam, kedua partai akan berkolaborasi dan memberikan pemahaman dan mengajak segenap masyarakat agar turut aktif mencegah kerusakan lingkungan dan menghemat energi.

Terakhir, kedua partai mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai bulan muhasabah, saling peduli dan berbagi terhadap sesama atas berbagai musibah yang melanda Indonesia.

"Kedua partai telah saling mengeraskan silaturahmi mengokohkan komitmen untuk terus membangun Indonesia," ujar Aboe Bakar Alhabsyi ihwal nota kesepakatan antara PKS dengan PPP.

Baca juga: Kritik Penamaan Tol Sheikh MBZ, PKS: Banyak Nama Pahlawan Belum Diabadikan

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU DKJ selesai disahkan pada 4 April 2024 pascapengiriman daftar inventarisir masalah (DIM) dari pemerintah resmi dibahas hari ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Beda Pendapat Mendagri Tito dan PKS Soal Pelibatan Masyarakat di Rapat RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan proses perumusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah cukup melibatkan masyarakat. Tito berujar pemerintah telah berulang kali melakukan komunikasi publik tentang RUU DKJ. Di antaranya, kata dia, melalui uji publik yang sudah dilaksanakan setidaknya empat kali pada 2022 dan 2023.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

6 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

10 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Desa Sukomulyo Raih Penghargaan Desa BRILian, Sukses Hidupkan Berbagai Unit Usaha

13 jam lalu

Desa Sukomulyo Raih Penghargaan Desa BRILian, Sukses Hidupkan Berbagai Unit Usaha

Desa Sukomulyo memiliki beberapa produk unggulan desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa


API Dukung Pembatasan Barang Impor: Bisa Dorong Peningkatan Utilitas Industri Tekstil Dalam Negeri

14 jam lalu

Pekerja mengatur alur benang di sebuah pabrik kain skala kecil menengah di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin, 9 November 2020. Industri tekstil skala kecil akan semakin terpuruk akibat pandemi dan murahnya harga produk garmen impor. TEMPO/Prima Mulia
API Dukung Pembatasan Barang Impor: Bisa Dorong Peningkatan Utilitas Industri Tekstil Dalam Negeri

Ketua API Jemmy Kartiwa mendukung Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang intinya mengatur batas bawaan barang impor.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

19 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Pengamat: Sebaiknya Fokus Lolos Pileg

1 hari lalu

Adi Prayitno. ANTARA
PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Pengamat: Sebaiknya Fokus Lolos Pileg

Pengamat menyebut, PPP memang sebaiknya fokus untuk lolos di Pemilihan Legislatif daripada terlibat mengajukan hak angket.


Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

2 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan diwawancara usai Salat Jumat di Masjid Dian Al Mahri atau Kubah Emas, Kecamatan Limo, Depok, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Fakta Teranyar soal Peluang Anies Baswedan Maju di Pilkada DKI 2024

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan kembali digadang-gadang berpeluang maju Pilkada DKI 2024. Ini fakta teranyarnya.


PPP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Belum Ada Instruksi Apapun

2 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Belum Ada Instruksi Apapun

PPP masih gamang untuk menentukan sikap soal hak angket. Namun, optimistis lolos ke Senayan.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?