Peneliti Sebut Vaksin Nusantara Diawasi Pihak Ketiga dan Badan Independen

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti utama Uji Klinik Tahap II Vaksin Nusantara Kolonel Jonny menjelaskan tahapan penyuntikan Vaksin Nusantara di Gedung Cellcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, 14 April 2021. Tempo/Friski Riana

    Peneliti utama Uji Klinik Tahap II Vaksin Nusantara Kolonel Jonny menjelaskan tahapan penyuntikan Vaksin Nusantara di Gedung Cellcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, 14 April 2021. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti utama Uji Klinik Tahap II Vaksin Nusantara, Kolonel Jonny, memastikan uji klinik vaksin sudah memenuhi standar, kaidah penelitian, serta etik secara internasional. "Kita dalam pembuatan vaksin ini diaudit oleh suatu pihak ketiga untuk melihat GMP (good manufacturing product) atau good manufacturing practice, jadi diawasi sesuai standar atau tidak," kata Jonny di Gedung Cellcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 14 April 2021.

    Jonny mengatakan pihak ketiga tersebut merupakan suatu badan, namun ia enggan mengungkapnya. Dalam pelaksanaan uji klinis, tahapan penelitian Vaksin Nusantara juga diawasi oleh badan independen, yaitu CRO (clinical research organization).

    "CRO kebetulan pada saat ini dari Prodia. Jadi kita tidak asal-asalan," katanya.

    Meski dinilai BPOM belum memenuhi kaidah medis, persoalan etik, dan aspek cara uji klinik yang baik, Jonny memastikan uji klinik tahap II tetap bisa dilakukan sambil memperbaiki kekurangan pada uji klinik tahap I.

    BPOM sebelumnya memutuskan vaksin Nusantara belum dapat melanjutkan penelitian ke uji klinik fase 2. BPOM menyatakan uji klinis fase 1 Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum memenuhi kaidah medis.

    Penyebab lainnya adalah karena ada persoalan komite etik dalam penelitian vaksin in. Menurut Penny, persetujuan lolos kaji etik memang bersifat universal yang berlaku untuk digunakan di mana saja.

    Komite etik di lokasi penelitian haruslah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji klinik dan subjek penelitian. Dalam kasus ini, penelitian dilakukan di RSUP Dr Kariadi, Semarang, bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.

    Sehingga, Kepala BPOM Penny Lukito menyebut RS Kariadi harus mempunyai komite etik yang mengawasi uji klinik di rumah sakit mereka. Akan tetapi, komite etiknya justru berada di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

    Selain itu, hasil uji klinik fase 1 vaksin Nusantara menyebutkan aspek cara uji klinik yang baik tak terpenuhi. BPOM menemukan bahwa dari data baseline imunogenitas yang diserahkan, semua subjek yang diuji klinis ternyata sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19. Padahal seharusnya subjek yang diuji belum terpapar.

    Baca juga: DPR Ngotot Suntik Vaksin Nusantara, Epidemiolog: Risiko Tanggung Sendiri

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H