INFO NASIONAL- Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai selama ini ada yang salah dengan persepsi publik tentang posisi, fungsi dan tugas kerja dari jajaran Kementerian Pertanian. Pasalnya, Kementan adalah kementerian yang memiliki tugas khusus meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
Sebagaimana rilis yang dimuat BPS, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada bulan Maret 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 0,18 persen dan 0,14 persen dihitung berdasarkan data bulanan (m to m). Kenaikan NTP dan NTUP terjadi karena indeks yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen dan indeks harga yang dibayar petani naik 0,13 persen.
NTP adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Peningkatan NTP mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani pun sebaliknya.
Masih berdasarkan data BPS, nilai PDB sektor pertanian pada kuartal IV 2020 juga tumbuh sebesar 2,59 persen (yoy). Sementara ekspor pertanian periode Januari-Desember 2020 sebesar Rp 451,8 triliun, naik 15,79 persen jika dibanding periode yang sama di 2019 yang hanya Rp 390,2 triliun.
Menurut Hendri, publik mestinya bisa memahami posisi Kementan secara baik, agar nantinya tidak ada mispersepsi yang mendorong opini publik bahwa kinerja Kementan selama ini tidak memuaskan.
"Menurut saya sangat penting sekali publik memahami tugas dan kinerja dari Kementerian Pertanian. Misalnya begini, kemarin ada polemik impor beras dan petani teriak karena bersamaan dengan panen raya. Mungkin gak banyak publik yang paham bahwa impor itu bukan tugas Kementan, melainkan tugasnya Kementerian Perdagangan. Hal-hal semacam ini menurut saya berbahaya karena pada akhirnya Kementan dianggap berkinerja tidak memuaskan," ujar Hendri di Jakarta, Rabu, 14 April 2021.
Hendri menyayangkan karena selama ini publik hanya membaca kinerja Kementan dari pemberitaan dan informasi yang tengah viral. Padahal seharusnya, kinerja Kementan dilihat dari kemampuan menyediakan pangan dan menghadirkan kesejahteraan.
"Nah, yang terjadi sekarang ini kan publik gak paham tentang naiknya kesejahteraan petani. Sebab yang mereka baca hanya dari pemberitaan dan hal hal yang viral di media sosial. Jadi begitu ada yang viral mereka taunya wah, jangan-jangan petaninya gak sejahtera," kata Hendri yang juga pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).
Menurut Hendri, publik harus mulai berpikir dan mau belajar tentang aturan main yang dipegang satu kementerian dan kementerian lain. Penilaian tentang memuaskan atau tidak harusnya bisa proporsional dengan menyertakan data dari lembaga negara.
"Yang dilihat masyarakat tentang kinerja Kementan itu kan ada dua. Pertama ketersediaan dan kedua kesejahteraan. Namun saya melihat ke depan dari sisi komunikasi perlu ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat lebih paham tugas-tugas Kementan. Misalnya ada viral petani mengeluh harga gabah, mungkin disitu sebetulnya ada peran Kemendag," ujar Hendri.(*)
