Minta Gubernur Tak Persulit Investasi, Firli Bahuri: Jangan Minta Fee

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang pencegahan, penindakan, koordinasi, dan supervisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang pencegahan, penindakan, koordinasi, dan supervisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepala daerah tidak mempersulit investasi.

    "Jangan minta fee, buka selebar-lebarnya karena kalau dibuka maka akan ada lapangan pekerjaan," kata Firli dalam peluncuran aksi pencegahan korupsi Strategi Nasional KPK 2021-2022, Selasa, 13 April 2021.

    Firli mengatakan gubernur memiliki andil besar untuk mewujudkan tujuan negara. Peran gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Sehingga, kata Firli, gubernur melakukan kegiatan, program, dan visi misi untuk mewujudkan tujuan negara.

    Gubernur juga harus bisa menjamin stabilitas politik dan keamanan. Jika stabilitas politik dan keamanan terganggu, akan berdampak pada roda pemerintahan dan program pembangunan nasional.

    Di kondisi pandemi, kata Firli, gubernur juga harus menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan, baik bencana alam maupun nonalam. Gubernur juga harus bekerja menjamin adanya pertumbuhan ekonomi.

    Selanjutnya, gubernur juga memiliki peran menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. "Karena pertumbuhan ekonomi sangat didukung situasi politik keamanan yang kondusif, adanya belanja negara, dan investasi," ujarnya.

    Terakhir, Firli Bahuri menyebut tugas gubernur adalah menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

    Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri Ingin Eks Koruptor Ikut Kampanye Antikorupsi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.