Moeldoko Nilai Masih Banyak PR Menutup Celah Korupsi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk menutup celah korupsi secara sistematik. Hal itu ia sampaikan di acara peluncuran aksi strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa, 13 April 2021.

    "Dua tahun pelaksanaan Stranas PK masih banyak PR untuk menutup celah korupsi secara sistematik. Harus diakui kita masih menghadapi masalah persepsi publik terhadap korupsi," kata Moeldoko.  

    Moeldoko menyinggung turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2020 yang turun tiga poin menjadi 37. Ia menuturkan masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam strategi nasional pencegahan korupsi lantaran masih terjadinya praktik suap di kalangan pemerintahan, pungutan liar dalam perizinan dan layanan publik, serta belum membaiknya integritas aparat hukum.

    Meski begitu, Moeldoko meyakini 27 aksi di tiga fokus Stranas PK sudah menyentuh akar masalah dan perlu diperkuat implementasinya. Mantan Panglima TNI itu mengatakan sudah ada kemajuan yang dicapai pada Stranas PK 2019-2020, di antaranya sektor perizinan dan tata niaga.

    Layanan perizinan, kata Moeldoko, semakin cepat dan hemat waktu 5-14 hari karena dihapusnya surat keterangan domisili usaha (SKDU) dan izin gangguan, serta diterapkannya Online Single Submission (OSS). "Bansos (bantuan sosial) pun seharusnya makin tepat sasaran karena data DTKS dan NIK sudah mencapai 88 persen dan ini sangat penting di masa pandemi," ujarnya.

    Di sektor keuangan negara, Moeldoko menilai tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah juga makin transparan dan akuntabel dengan diterapkannya e-katalog lokal di 6 provinsi dan e-katalog sektor di 4 kementerian lembaga. "Aksi ini harus terus kita dorong di semua instansi agar makin efisien dan akuntabel," kata dia.

    Di sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Moeldoko menilai pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan APIP untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi capaian yang harus dilanjutkan.

    Baca juga: Moeldoko Pastikan Transisi Pengelolaan TMII Berjalan Transparan 

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    6 Rumor yang Jadi Nyata pada Kelahiran GoTo, Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

    Dua tahun setelah kabar angin soal merger Gojek dengan Tokopedia berhembus, akhirnya penggabungan dua perusahaan itu resmi dan lantas melahirkan GoTo.