Kasus Proyek Fiktif: Jaksa Tuntut 5 Eks Petinggi Waskita Karya 6-9 Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Firli Bahuri, memperlihatkan lima orang tersangka baru seusai menjalani pemeriksaan dugaan korupsi PT WAskita Karya, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Penyidik resmi menahan lima orang tersangka baru Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana,Kepala Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2011-2013, Fathor Rachman, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya, Fakih Usman, mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya, Desi Aryani, dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014, Yuly Ariandi Siregar.  TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK, Firli Bahuri, memperlihatkan lima orang tersangka baru seusai menjalani pemeriksaan dugaan korupsi PT WAskita Karya, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Penyidik resmi menahan lima orang tersangka baru Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana,Kepala Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2011-2013, Fathor Rachman, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya, Fakih Usman, mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT. Waskita Karya, Desi Aryani, dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014, Yuly Ariandi Siregar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Lima mantan petinggi PT Waskita Karya (Persero) dituntut enam hingga sembilan tahun penjara karena diduga merugikan keuangan negara hingga Rp202,296 miliar. Para terdakwa terlibat perkara proyek fiktif.

    "Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 199 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua," kata jaksa jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Worotikan, Senin, 12 April 2021.

    Kelima terdakwa ialah Desi Arryani, Fathor Rachman, Jarot Subana, Fakih Usman dan Yuly Ariandi Siregar. Jaksa menjelaskan Desi Arryani dituntut pidana penjara 6 tahun ditambah denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan.

    Terdakwa Fathor Rachman, Jarot Subana dan Faih Usman dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Yuly Ariandi Siregar dikenai tuntutan pidana penjara 9 tahun ditambah denda sebesar Rp300 juta subsider kurungan pengganti selama 3 bulan. 

    Para terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti yang berbeda-beda. Terdakwa Desi Arryani diminta membayar Rp3,415 miliar. "Namun karena terdakwa telah mengembalikan seluruhnya sehingga tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti," ujar Jaksa Ronald.

    Fathor Rachman diminta membayar uang pengganti Rp3,67 miliar yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka hartanya akan dilelang dan bila tidak mencukupi akan dipidana selama 2 tahun.

    Lalu Jarot Subana diminta membayar uang pengganti Rp7,124 miliar yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka hartanya akan dilelang dan bila tidak mencukupi akan dipidana selama 3 tahun.

    Fakih Usman harus membayar uang pengganti Rp8,878 miliar. Bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka hartanya akan dilelang dan bila tidak mencukupi akan dipidana selama 3 tahun.

    Yuly Ariandi Siregar diminta membayar uang pengganti Rp47,386 miliar. Bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan pengadilan maka hartanya akan dilelang dan bila tidak mencukupi akan dipidana selama 3 tahun.

    "Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Tindakan para terdakwa telah mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh PT Waskita Karya Tbk selaku BUMN yang mengakibatkan kerugian negara," ujar Ronald. Sedangkan hal yang meringankan dalam perbuatan terdakwa adalah para terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

    Baca juga: Kasus Suap PUPR: Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.