Ada Kementerian Investasi, NasDem Bicara Peluang Reshuffle Kabinet Jokowi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum DPP NasDem Ahmad Ali menyampaikan sambutan dan arahan pada rapat koordinasi wilayah Partai NasDem se-Sulteng, berlangsung di Palu, Jumat. ANTARA/Muhammad Hajiji

    Wakil Ketua Umum DPP NasDem Ahmad Ali menyampaikan sambutan dan arahan pada rapat koordinasi wilayah Partai NasDem se-Sulteng, berlangsung di Palu, Jumat. ANTARA/Muhammad Hajiji

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku belum mengetahui apakah akan terjadi reshuffle kabinet seusai pemisahan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Kementerian Riset dan Teknologi serta pembentukan Kementerian Investasi di kabinet Presiden Joko Widodo. Namun Ali mengatakan tentu akan ada pengisian pos-pos jabatan kepala badan dan menteri tersebut.

    "Apakah akan terjadi kocok ulang kabinet, yang pasti akan terjadi pengisian. Apakah akan terjadi kocok ulang, bisa ya, bisa tidak," kata Ali kepada Tempo, Senin, 12 April 2021.

    Namun, Ali mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia mengatakan Presiden Jokowi tak memiliki kewajiban apa pun untuk meminta persetujuan dari partai pendukungnya.

    Ketua Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan hanya kepala negara yang paling mengetahui kebutuhan dan sosok yang pas untuk mengisi posisi-posisi di kabinet.

    "NasDem selalu memandang itu adalah kewenangan dan hak prerogatif Bapak Presiden. Dialah yang tahu siapa orang yang pas untuk mengisi posisi-posisi itu," ucap Ali.

    Meski begitu, Ali mengaku belum mengetahui apakah Ketua Umum NasDem Surya Paloh sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi ihwal kemungkinan kocok ulang kabinet. "Saya baru keliling daerah untuk konsolidasi, belum update itu," katanya.

    Ali mengatakan NasDem mengapresiasi keputusan pemerintah melebur Kementerian Ristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadikan BRIN sebagai lembaga otonom, serta membentuk Kementerian Investasi. Menurut Ali, penggabungan dan pembentukan portofolio kementerian ini diharapkan menciptakan daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi sehingga menggairahkan investasi.

    Ali berujar menggairahkan investasi merupakan salah satu poin terpenting untuk menghadapi situasi krisis dan resesi akibat pandemi Covid-19 saat ini. "Jadi pembentukan portofolio itu lebih pada menyiapkan pemerintahan ini semakin adaptif menghadapi situasi krisis hari ini," ucapnya ihwal isu reshuffle kabinet usai kehadiran Kementerian Investasi.

    Baca juga: Utak-atik Kementerian Investasi dan BRIN Ala Jokowi 

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.