Ini 2 Kriteria Utama Menteri Investasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tangkapan layar suasana peresmian Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA Foto/ Suriani Mappong

    Tangkapan layar suasana peresmian Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA Foto/ Suriani Mappong

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki sejumlah kriteria sosok yang akan menjadi Menteri Investasi.

    Donny mengatakan yang pertama adalah jaringan yang kuat. "Investasi itu butuh network," kata Donny kepada Tempo, Sabtu, 10 April 2021.

    Kriteria selanjutnya adalah sosok tersebut harus mampu membuat investasi masuk ke Indonesia. Tak hanya masuk, ia mengatakan investasi itu juga harus punya dampak langsung terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

    Terkait kandidat Menteri Investasi, Donny menegaskan pemilihan bos Kementerian Investasi sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Yang jelas, kata Donny, Jokowi akan memilih orang yang tepat dan bisa bekerja sesuai target.

    "Karena presiden begitu memilih pasti akan memberikan target. Dan target itu yang dikejar presiden dan target itu bukan yang mengawang-awang. Pasti terukur. Misal jumlah investasi yang masuk, kemudian lapangan kerja yang tercipta," kata dia.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggabungkan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta membentuk Kementerian Investasi. Keputusan ini ditengarai bakal diikuti dengan kebijakan perombakan atau reshuffle kabinet.

    Baca juga: Yakin Kementerian Investasi Tarik Pemodal, Politikus Golkar: Kita Jangan Jaim


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.