Program Bansos Dinilai Negatif, Tenaga Ahli KSP: Presiden Jokowi Peduli Detail

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berpidato di sela acara pemberian bantuan modal kerja kepada pedagang kecil yang terdampak COVID-19 di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Juli 2020. Presiden memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada masing-masing pedagang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo berpidato di sela acara pemberian bantuan modal kerja kepada pedagang kecil yang terdampak COVID-19 di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Juli 2020. Presiden memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta kepada masing-masing pedagang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral menanggapi hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyatakan program bantuan sosial (bansos) pemerintah Jokowi mendapat nilai negatif.

    "Presiden Jokowi adalah presiden yang peduli terhadap detail. Saya kira beliau tidak membiarkan menteri-menterinya berjalan begitu saja," kata Donny dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 10 April 2021.

    Sebelumnya dalam survei IPO, hanya 29,9 persen masyarakat menyatakan bantuan tunai tepat sasaran, 51,3 persen menyatakan tidak tepat. Untuk program pembagian sembako, responden yang menyatakan tepat sasaran 61,7 persen. Namun program ini juga dianggap tidak tepat 63 persen. Selain itu, ada 23 persen responden menilai Prakerja tepat sasaran.

    Ihwal bantuan sosial, Donny mengatakan bahwa Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk memperbarui data agar menjadi tepat sasaran. "Beliau tidak hanya helicopter view tapi masuk ke detail berkeliling menemui penerima manfaat, kalau ada keluhan segera didisposisikan ke menteri yang membawahi," ujarnya.

    Donny mengakui ada pendapat yang kurang baik terhadap kinerja kementerian. Sebab, kata dia, Presiden juga berulang kali mengingatkan kementerian untuk bekerja lebih keras, terutama di saat pandemi Covid-19.

    Selain soal bansos, survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) tentang kinerja Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan ada kejomplangan dari penilaian responden. 

    Baca juga: Survei Kinerja Jokowi dan Ma'ruf saat Pandemi, IPO: Ada Kejomplangan

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.