Moeldoko Mengaku Belum Tahu Jelas soal Pembentukan Kementerian Investasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) didampingi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti (kanan) berbincang dengan Dirut PT Jakarta Biopharmaceutical Industri Mahendra Suhardono (kiri) saat grounbreaking pembangunan pabrik vaksin COVID-19 di Kawasan Modern Industri Cikande, Serang, Banten, Selasa 24 November 2020. Pembangunan pabrik di bawah bendera PT Jakarta Biopharmaceutical Industry dengan biaya Rp500 miliar tersebut mulai akhir tahun 2021 diharapkan sudah bisa berproduksi dengan kapasitas 150 juta vaksin per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian untuk diekspor. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) didampingi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti (kanan) berbincang dengan Dirut PT Jakarta Biopharmaceutical Industri Mahendra Suhardono (kiri) saat grounbreaking pembangunan pabrik vaksin COVID-19 di Kawasan Modern Industri Cikande, Serang, Banten, Selasa 24 November 2020. Pembangunan pabrik di bawah bendera PT Jakarta Biopharmaceutical Industry dengan biaya Rp500 miliar tersebut mulai akhir tahun 2021 diharapkan sudah bisa berproduksi dengan kapasitas 150 juta vaksin per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian untuk diekspor. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku belum mengetahui secara jelas ihwal pembentukan Kementerian Investasi dan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini disampaikan Moeldoko di sela konferensi pers mengenai pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah.

    Awalnya, Moeldoko menyebut rencana itu belum jelas. "Jangan bertanya yang belum jelas," kata Moeldoko di kantornya, Jumat, 9 April 2021.

    Awak media kemudian menjawab bahwa rencana itu telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna hari ini. Dewan memberikan restu sebagai jawaban atas Surat Presiden Joko Widodo tertanggal 30 Maret yang berisi permintaan pertimbangan atas rencana penggabungan dan pembentukan kementerian tersebut.

    Moeldoko lantas menjawab dialah yang belum mengetahui hal tersebut secara gamblang. Dia meminta awak media bersabar menunggu keterangan berikutnya. "Ya saya yang belum jelas, jangan tanya saya. Daripada salah, he-he. Entar dulu, lah, sabar kenapa sih," ucapnya.

    Presiden Jokowi memutuskan pembentukan Kementerian Investasi dan menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah juga memutuskan Badan Riset dan Inovasi Nasional menjadi satu lembaga otonom, dari sebelumnya melekat ke Kemenristek.

    Sejumlah pakar sebelumnya memberikan catatan ihwal peleburan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud. Hal ini dinilai akan menambah beban Kemendikbud yang mengurusi pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan kebudayaan, ditambah riset dan teknologi.

    Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Eko Prasojo, mengatakan keberadaan Kementerian Riset dan Teknologi masih diperlukan untuk memperkuat kebijakan riset dan inovasi. Dia berpendapat kementerian ini tak semestinya dihilangkan dan dilebur dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    "Menurut saya Kemenristek tetap dipertahankan karena filosofi pendidikan berbeda dengan penelitian," kata Eko kepada Tempo, Rabu, 7 April 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    6 Rumor yang Jadi Nyata pada Kelahiran GoTo, Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

    Dua tahun setelah kabar angin soal merger Gojek dengan Tokopedia berhembus, akhirnya penggabungan dua perusahaan itu resmi dan lantas melahirkan GoTo.