Moeldoko Bantah Isu Jokowi Bakal Bentuk Yayasan Kelola TMII

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo tak akan membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ia menilai anggapan itu merupakan pandangan yang primitif.

    "Jadi saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul yayasan baru yang dikelola Pak Jokowi, itu pandangan primitif," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 9 April 2021.

    Moeldoko mengatakan Jokowi sama sekali tak berpandangan seperti itu. Ia mengatakan, pengelolaan Taman Mini ke depannya akan dilakukan secara profesional oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata.

    Menurut Moeldoko, pemerintah mengambil alih Taman Mini dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana lantaran pengelolaannya terus merugi dari tahun ke tahun. Dia menyebut Yayasan Harapan Kita bahkan perlu mensubsidi Taman Mini sekitar Rp 40-50 miliar setiap tahun dan tak ada kontribusi kepada negara.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mulai 2016 telah melakukan pendampingan dan mencermati pengelolaan Taman Mini. Terakhir, Mensesneg meminta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan assesment terhadap pengelolaan Taman Mini.

    Hasilnya, ada tiga rekomendasi terhadap pengelolaan Taman Mini. Yakni dikelola oleh swasta, kerja sama pemerintah, dan Badan Layanan Umum. BPKP juga telah mengaudit perkembangan Taman Mini, lantas meminta Menseneg untuk menanganinya.

    Moeldoko melanjutkan, untuk perbaikan pengelolaan Taman Mini, pemerintah telah menyiapkan tim transisi. Tim ini akan bekerja selama tiga bulan untuk mengkaji rencana pengelolaan Taman Mini ke depan.

    Tim transisi TMII itu terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Presiden selaku Tim Pengarah; Sekretaris Mensesneg sebagai Ketua Tim; kemudian BPKP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, dan Panglima Kodam Jaya sebagai Tim Asistensi. "Diberi waktu tiga bulan. Pembentukannya sudah ada jadi langsung kerja," ujar Moeldoko.

    Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII dari Yayasan Keluarga Soeharto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada Generalized Anxiety Disorder, Gangguan Kecemasan Berlebihan

    Generalized Anxiety Disorder (GAD) adalah suatu gangguan yang menyerang psikis seseorang. Gangguannya berupa kecemasan dan khawatir yang berlebih.