Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Bantah Isu Jokowi Bakal Bentuk Yayasan Kelola TMII

image-gnews
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo tak akan membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ia menilai anggapan itu merupakan pandangan yang primitif.

"Jadi saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul yayasan baru yang dikelola Pak Jokowi, itu pandangan primitif," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 9 April 2021.

Moeldoko mengatakan Jokowi sama sekali tak berpandangan seperti itu. Ia mengatakan, pengelolaan Taman Mini ke depannya akan dilakukan secara profesional oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata.

Menurut Moeldoko, pemerintah mengambil alih Taman Mini dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana lantaran pengelolaannya terus merugi dari tahun ke tahun. Dia menyebut Yayasan Harapan Kita bahkan perlu mensubsidi Taman Mini sekitar Rp 40-50 miliar setiap tahun dan tak ada kontribusi kepada negara.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mulai 2016 telah melakukan pendampingan dan mencermati pengelolaan Taman Mini. Terakhir, Mensesneg meminta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan assesment terhadap pengelolaan Taman Mini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasilnya, ada tiga rekomendasi terhadap pengelolaan Taman Mini. Yakni dikelola oleh swasta, kerja sama pemerintah, dan Badan Layanan Umum. BPKP juga telah mengaudit perkembangan Taman Mini, lantas meminta Menseneg untuk menanganinya.

Moeldoko melanjutkan, untuk perbaikan pengelolaan Taman Mini, pemerintah telah menyiapkan tim transisi. Tim ini akan bekerja selama tiga bulan untuk mengkaji rencana pengelolaan Taman Mini ke depan.

Tim transisi TMII itu terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Presiden selaku Tim Pengarah; Sekretaris Mensesneg sebagai Ketua Tim; kemudian BPKP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, dan Panglima Kodam Jaya sebagai Tim Asistensi. "Diberi waktu tiga bulan. Pembentukannya sudah ada jadi langsung kerja," ujar Moeldoko.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII dari Yayasan Keluarga Soeharto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Moeldoko dan Maruli Simanjuntak Soal TNI Boleh Berbisnis, KSAD: Dua Tiga Jam Ngojek kan Lumayan

34 menit lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Respons Moeldoko dan Maruli Simanjuntak Soal TNI Boleh Berbisnis, KSAD: Dua Tiga Jam Ngojek kan Lumayan

Revisi terhadap UU TNI kini mengizinkan prajurit TNI berbisnis. Berikut respons KSAD Maruli Simanjutak hingga KSP yang juga eks Panglima TNI Moeldoko.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

38 menit lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

1 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

2 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap.


Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

2 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

Heru Budi Hartono memastikan Istana Kepresidenan dan Kementerian PUPR terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN.


Intip Persiapan Jokowi Gelar Sidang Kabinet dan Berkantor di IKN Akhir Juli

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Intip Persiapan Jokowi Gelar Sidang Kabinet dan Berkantor di IKN Akhir Juli

Presiden Jokowi dipastikan bertolak ke IKN akhir bulan ini. Ada rencana gelar sidang kabinet.


Air Mengalir dan Bisa Diminum, Jokowi Siap Berkantor di IKN 28 Juli

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Air Mengalir dan Bisa Diminum, Jokowi Siap Berkantor di IKN 28 Juli

Presiden Jokow Widodo atau Jokowi bakal berkantor di IKN pada Minggu, 28 Juli 2024


Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

3 jam lalu

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas hadir dan memberikan pernyataan dukungan dalam acara konsolidasi Garda Matahari di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Desember 2023.
Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pengurus PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan persetujuan menerima Izin Usaha Pertambangan untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan.


Sama-sama Dikritisi Publik, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

4 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Sama-sama Dikritisi Publik, Usai Tapera Terbitlah Asuransi Kendaraan Bermotor TPL

Wacana iuran wajib Tapera menuai kritik dari publik, kini pemerintah rencanakan wajib asuransi kendaraan bermotor TPL. yang juga disorot publik.


Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom Sebut di Era Jokowi Saja Stagnan

5 jam lalu

Konsumen berbelanja kue kering khas lebaran di pasar Jatinegara, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan terjadinya anomali pada aktivitas konsumsi masyarakat di momentum ramadan dan lebaran tahun ini. Hal ini terutama dipicu oleh daya beli masyarakat yang mulai tergerus akibat lonjakan harga pangan sejak akhir 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom Sebut di Era Jokowi Saja Stagnan

Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Ekonom sebut sulit tercapai bila permasalahan struktura; tidak dibenahi. Pertumbuhan era Jokowi masih stagnan di kisaran 5 persen.