DPR Restui Keinginan Jokowi Bentuk Kementerian Investasi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) saat memimpin rapat paripurna ke-15 masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) saat memimpin rapat paripurna ke-15 masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pembentukan Kementerian Investasi. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini, Jumat, 9 April 2021.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, fraksi-fraksi DPR memberikan pandangan ihwal kebijakan penggabungan dan pembentukan kementerian baru merujuk Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

    "Yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR," kata Dasco dalam rapat paripurna.

    Dia mengatakan, Presiden sebelumnya telah menyampaikan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 Perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Dewan pun telah membahasnya dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah pada 8 April 2021 dan menyepakati dua poin keputusan Presiden Jokowi.

    Yang pertama ialah penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, nomenklaturnya berubah menjadi Kemendikbud dan Ristek.

    Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dasco lantas menanyakan persetujuan anggota Dewan atas hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Bamus itu.

    "Selanjutnya kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Bamus terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?"

    "Setuju," jawab anggota Dewan.

    Presiden Jokowi diketahui mengirimkan surat meminta pertimbangan DPR pada 30 Maret lalu. Adapun penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud ini tak terlepas dari rencana memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Kemenristek.

    Rapat paripurna DPR ini dihadiri oleh 232 anggota Dewan secara virtual dan 56 orang secara fisik. Rapat paripurna juga sekaligus penutupan masa sidang IV DPR selain membahas soal Kementerian Investasi.

    Baca juga: Hari Ini, Presiden Jokowi Kunjungi Korban Bencana di NTT

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu European Super League?

    Pada 19 April 2021, sebanyak 12 mega klub sepakbola Eropa mengumumkan bahwa mereka akan membuat turnamen baru yang bernama European Super League.