Dewan Pengawas KPK Bersurat ke Presiden Minta Pengganti Artidjo Alkostar

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut menyalatkan jenazah Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin, 1 Maret 2021. Menurut Jokowi, Artidjo Alkostar semasa hidupnya memiliki kepribadian dan integritasnya tak perlu dilakukan lagi dan menjadi teladan bagi para penegak hukum dan peradilan. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut menyalatkan jenazah Artidjo Alkostar di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin, 1 Maret 2021. Menurut Jokowi, Artidjo Alkostar semasa hidupnya memiliki kepribadian dan integritasnya tak perlu dilakukan lagi dan menjadi teladan bagi para penegak hukum dan peradilan. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas KPK telah mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mencari pengganti Artidjo Alkostar yang telah wafat. "Kami telah menyampaikan (permohonan) itu kepada Presiden karena akan ditentukan oleh Presiden dan ditetapkan oleh Presiden dalam keppres (keputusan presiden)," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 April 2021.

    Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar meninggal dunia pada  28 Februari 2021 di kediamannya. Dewas KPK periode 2019—2023 pun tinggal beranggotakan Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, dan Harjono.

    Padahal, dalam Pasal 37A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) disebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK berjumlah lima orang.

    "Permohonan itu sudah kami sampaikan. Hingga sekarang kami belum menerima surat keputusan itu. Hal ini tentunya masih berproses di Sekretariat Negara," ucap Tumpak.

    Anggota Dewan Pengawas dalam UU KPK disebut bahwa memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. "Saya sendiri belum tahu calon-calonnya siapa karena yang mengangkat itu dan memilih itu Presiden. Lebih cepat lebih baik. Akan tetapi, kami tidak bisa juga mendesak-mendesak, ya, biarkan saja," ujarnya.

    Dalam Pasal 37E Ayat (1) disebutkan bnahwa ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi tersebut terdiri atas unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat.

    Baca Juga: Soal Penyadapan, Dewan Pengawas KPK akan Lihat Kasus per Kasus


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jadwal Imsakiyah dan Puasa Ramadhan 1442 H - 2021 M

    Ini jadwal puasa dan imsakiyah Ramadhan 1442 H yang jatuh pada 13 April hingga 12 Mei 2021, Idul Fitri 1 Syawal 1442 H jatuh pada 13 Mei 2021.