Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Akan Rehabilitasi 2.400 Ha Hutan Mangrove di 2021

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Iklan

INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggencarkan program rehabilitasi mangrove sepanjang tahun ini, menyusul tambahan anggaran sebesar Rp 43,34 miliar dari Kementerian Keuangan. Dengan demikian, total hutan mangrove yang akan direhabilitasi di tahun 2021 mencapai 2.400 hektare. 

"KKP mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 cukup besar, sebesar Rp 43,34 miliar yang dialokasikan di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah terbit pada tanggal 19 Maret 2021," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis 8 April 2021.

Anggaran tambahan tersebut dipakai untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di empat provinsi. Meliputi enam kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, tiga kabupaten/kota di Provinsi Banten di, 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dengan total penanaman seluas 2.008 hektare. 

Selain penanaman, anggaran tambahan dipakai untuk pengadaan bibit, bantuan sarana serta kegiatan pendukung. Semua kegiatan rehabilitas hutan mangrove tersebut dilaksanakan melalui sistem padat karya dengan komponen upah yang dibayarkan sebesar Rp9,64 miliar.

"Dengan adanya tambahan anggaran ini maka Pagu Anggaran KKP Tahun 2021 semula Rp 6,49 triliun menjadi Rp 6,53 triliun," kata Menteri Trenggono.

Sementara dari anggaran reguler tahun 2021, KKP telah mengagendakan rehabilitasi hutan mangrove seluas 391,17 hektare. Jumlah pekerja yang terserap dari kegiatan itu mencapai 1.673 orang dengan 16.378 hari orang kerja. 

Dengan penambahan luasan hutan mangrove yang akan direhabilitasi menjadi 2.400 hektare, kata Menteri Trenggono, maka penyerapan tenaga kerja di masa pandemi Covid-19 juga semakin banyak. Kegiatan padat karya rehabilitasi mangrove terbukti membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Trenggono menjelaskan, rehabilitasi mangrove merupakan program rutinKKP . Tujuannya selain sebagai kegiatan ekonomi, juga untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem pesisir dari kerusakan. 

Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai habitat bagi organisme laut, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak. "Hutan mangrove juga berperan besar dalam melindungi pantai dari abrasi air laut," katanya.

Dalam rapat kerja yang turut diikuti Menteri LHK dan Menteri Pertanian tersebut, Menteri Trenggono turut memaparkan program rehabilitasi mangrove yang telah dilaksanakan KKP sepanjang t2020. Meliputi penanaman mangrove di 18 kabupaten/kota seluas 449,48 hektare yang melibatkan 2.988 pekerja. 

Kemudian pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir, pembangunan tempat pembibitan mangrove, serta pemberian bantuan sarana pengolahan produk turunan mangrove untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan terciptanya mata pencaharian baru bagi para penggiat mangrove.

Sebagai informasi, Indonesia mempunyai total hutan mangrove seluas 3,3 juta hektare. Dengan rincian kondisi baik seluas 2,6 juta hektare (81 persen) dan dalam kondisi kritis seluas 637 ribu hektare (19 persen). 

Kondisi ekosistem mangrove yang kritis berada di dalam kawasan hutan seluas 460 ribu hektare (72,18 persen) dan 177 ribu hektare berada di luar kawasan hutan (27,82 persen). Hutan mangrove di luar kawasan hutan inilah yang menjadi fokus KKP untuk direhabilitasi.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

20 jam lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

20 jam lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.


KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

4 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.


KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

8 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.


KKP Umumkan Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut

13 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
KKP Umumkan Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan lokasi pembersihan hasil sedimentasi di laut.


KKP Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Babel

16 hari lalu

KKP Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Babel

Pelibatan berbagai pihak dalam evaluasi dan menjalankan tata kelola ruang laut sangat diperlukan.


KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

18 hari lalu

KKP Buka Skema Kerja Sama Pembangunan Program Ekonomi Biru

Kerja sama dengan berbagai mitra dapat meningkatkan alternatif sumber pendanaan yang tidak tergantung pada APBN.


Pertamina Rehabilitasi Mangrove di NTT

18 hari lalu

Pertamina Rehabilitasi Mangrove di NTT

Pertamina melalui Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Hutan Pertamina, pulihkan lingkungan melalui rehabilitasi mangrove di Nusa Tenggara Timur (NTT).


KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

19 hari lalu

KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

Kerja sama melibatkan sejumlah fakultas di UGM.


KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

21 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Klaim Stok Ikan Tercukupi Selama Ramadan dan Lebaran, Perkiraan Ada 3,10 Juta Ton Ikan

KKP memastikan stok ikan untuk Ramadan dan Lebaran 2024 tercukupi.