APEKSI Sosialiasi Inpres Optimalisasi Jamsostek

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto

INFO NASIONAL – Disahkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN.

Inpres No.2 Tahun 2021 tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota di seluruh wilayah Indonesia. 

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menyambut baik Inpres ini.  Menurutnya, Inpres ini berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN.

“Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, salah satunya mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota, karena ini merupakan landasan bagi kita,” ujar Bima yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor di kediamannya, Rabu 7 April.

Kedua, dia bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja. 

Periahl upayanya mendorong kepesertaan pekerja rentan, Bima  sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun Peraturan Daerah. “Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun Perda, karena sudah ada Inpresnya.  Semua akan kita lakukan, karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” katanya.  

Di tempat yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program danta manfaatnya bagi masyarakat. “Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership. Seperti hari ini, kita saat ini ketemu dengan Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng. Yaitu, pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja,” ujarnya.  

Zainudin menuturkana, pihaknya akan melakukan komunikasi, menggerakan tim dari pusat dan daerah, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah. “Karena pimpinan daerah merupakan sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, salah satunya jaminan sosial,” katanya.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha yang turut hadir pada pertemuan itu berharap, apa yang akan dilakukan oleh Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.

Sebagai badan penyelenggara tentunya BPJamsostek  akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan karena tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kesejahteraan seluruh pekerja. “Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Pak Bima sebagai Walikota Bogor sekaligus sebagai Ketua Apeksi dan semoga optimalisasi program jamsostek segera terwujud di seluruh Indonesia,” ujar Asep.(*)






Dampak Kenaikan Harga BBM Terasa, Pemerintah Kota Bogor Naikkan Tarif Angkot

24 hari lalu

Dampak Kenaikan Harga BBM Terasa, Pemerintah Kota Bogor Naikkan Tarif Angkot

Pemerintah Kota Bogor menaikkan tarif angkot sebesar Rp1.000 bagi pelajar dan Rp1.500 bagi penumpang umum sebagai dampak kenaikan harga BBM.


Menaker Kembali Serahkan Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

36 hari lalu

Menaker Kembali Serahkan Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

MLT BPJamsostek memudahkan peserta program tersebut bisa memiliki rumah.


BPJS Ketenagakerjaan Gandeng APHTN-HAN Perluas Perlindungan Pekerja

51 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng APHTN-HAN Perluas Perlindungan Pekerja

Kerja sama ini meliputi pengkajian peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, pembuatan naskah publikasi serta diseminasi informasi.


Rapat Monev Inpres 2/2021 Dorong Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

6 Juli 2022

Rapat Monev Inpres 2/2021 Dorong Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pada prinsipnya setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial.


Pemprov Sulteng Dukung Optimalisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

16 Juni 2022

Pemprov Sulteng Dukung Optimalisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Wagub Sulteng yakin perlindungan bagi pekerja rentan akan berdampak terhadap turunnya angka kemiskinan.


Wapres Serahkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Jambi

16 Juni 2022

Wapres Serahkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Jambi

Pembayaran manfaat di Provinsi Jambi senilai Rp617 miliar dengan jumlah kasus lebih dari 46 ribu.


Implementasi Inpres Optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di DIY dan Jawa Tengah

11 Juni 2022

Implementasi Inpres Optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di DIY dan Jawa Tengah

Untuk melihat sejauh mana Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 ini dilaksanakan, telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi kepesertaan. #InfoTempo


BPJS Ketenagakerjaan Jamin Perawatan dan Santunan Korban Alfamart Ambruk

20 April 2022

BPJS Ketenagakerjaan Jamin Perawatan dan Santunan Korban Alfamart Ambruk

Korban yang meninggal mendapat santuan untuk ahli waris. Korban yang dirawat mendapat pembiayaan selama sakit.


Perda Jamsostek Modal Kesejahteraan

9 April 2022

Perda Jamsostek Modal Kesejahteraan

kepala daerah yang berhasil menerbitkan Perda tersebut akan mendapatkan dua modal.


Mendorong Pekerja Perum Perhutani Terlindungi Program Jamsostek

2 April 2022

Mendorong Pekerja Perum Perhutani Terlindungi Program Jamsostek

Ada lebih dari 1 juta pekerja di lingkungan perhutanan yang belum mengikuti program.