TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mengatakan pemerintah tak akan membangun hunian sementara atau huntara di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascabencana banjir dan tanah longsor. Doni mengatakan hal ini demi mencegah potensi penularan Covid-19 di huntara.
"Ini semata-mata untuk proses masyarakat yang terdampak tidak berada di huntara, tetapi bisa menyewa rumah keluarga atau saudara terdekat sehingga risiko terpapar Covid-19 akan bisa kita kurangi," kata Doni dalam konferensi pers Rabu malam, 7 April 2021.
Doni mengatakan pemerintah melalui BNPB akan menyalurkan bantuan sebesar Rp 500 ribu untuk setiap keluarga per bulan. Ia meminta pemerintah daerah segera menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat terkait pencairan dana bantuan ini.
Selain itu, Kementerian Kesehatan dan BNPB telah menyalurkan puluhan ribu alat tes swab antigen. Doni mengatakan swab antigen ini diprioritaskan untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi penularan Covid-19, yakni di tempat-tempat pengungsian.
"Kami serahkan kepada pemerintah provinsi pendistribusiannya sehingga pemerataan bisa jalan lebih baik," kata Doni yang juga Ketua Satgas Covid-19 ini.
Menyangkut layanan kesehatan, Doni mengatakan saat ini tak ada rumah sakit di Adonara. Adapun beberapa pasien dari pulau ini dievakuasi ke Larantuka, Flores Timur.
Di Larantuka, kata Doni, kesiapan rumah sakit sudah relatif baik. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan sudah mendatangkan beberapa dokter ke wilayah tersebut, serta telah ada tawaran dari relawan medis yang akan membantu memperkuat dokter yang ada sekarang.
"Sedangkan di Lembata rumah sakit sudah mampu melayani pasien dan juga di Alor," ucap Doni.
Doni Monardo mengimbuhkan, perbaikan infrastruktur akan dilakukan setelah upaya tanggap darurat bencana berakhir, serta setelah seluruh korban tertangani dengan baik.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
