ASN yang Nekat Mudik Lebaran 2021 Akan Kena Sanksi Disiplin

Reporter

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo melarang aparatur sipil negara (ASN) bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode 6 sampai 17 Mei 2021.Tjahjo juga melarang ASN mengambil cuti selama libur Lebaran 2021. ASN yang nekat mudik dan melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin mulai dari teguran hingga pemecatan.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19 yang diteken Tjahjo Kumolo tertanggal 7 April 2021.

"Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan," demikian bunyi surat edaran tersebut.

Pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PP tersebut mengatur tiga jenis hukuman disiplin, yakni ringan, sedang dan berat.

Hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Baca: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Inilah Mereka yang Diperbolehkan Lakukan Perjalanan

Lalu, hukuman disiplin sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi serupa juga berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengacu pada PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Pengecualian hanya berlaku bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas yang bersifat penting. Mereka harus tetap mengantongi surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II. Kemudian, ASN juga diizinkan keluar kota jika ada keperluan mendesak. Dalam hal ini, ASN perlu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

DEWI NURITA






Pemprov DKI Bersiap Buka Lelang Jabatan Sekda Pengganti Marullah Matali

1 hari lalu

Pemprov DKI Bersiap Buka Lelang Jabatan Sekda Pengganti Marullah Matali

Berdasarkan undang-undang, presiden bakal memutuskan sekda terpilih berdasarkan usulan dari Pemprov DKI


Belarus Siapkan Aturan Vonis Hukuman Mati untuk PNS dan Militer yang Berkhianat

1 hari lalu

Belarus Siapkan Aturan Vonis Hukuman Mati untuk PNS dan Militer yang Berkhianat

Parlemen Belarus mengajukan sebuah RUU yang akan memberlakukan hukuman mati pada PNS dan anggota militer Belarus, yang melakukan pengkhianatan


9 Proyek FAO dan Kementerian Pertanian untuk 4 Tahun ke Depan, Apa Saja?

8 hari lalu

9 Proyek FAO dan Kementerian Pertanian untuk 4 Tahun ke Depan, Apa Saja?

FAO dan Kementerian Perrtanian RI jalin kerja sama untuk 4 tahun ke depan, antara lain melalui 9 proyek dengan fokus pada isu pertanian.


Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

10 hari lalu

Waspada Penguras Saldo Rekening dengan Modus Soceng Mobile Banking, Apa Itu?

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkap salah satu modus pembobolan rekening bank.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

11 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

11 hari lalu

Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

Dana bantuan bagi korban gempa itu langsung disalurkan kepada Posko Depok Peduli Gempa Cianjur.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

11 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

12 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

14 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

15 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.