Selain Larangan Liputan Media, 2 Surat Telegram Polri Ini Juga Menuai Kritik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pernyataan saat meninjau pelaksanaan penyelenggaraan Piala Menpora 2021 di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 25 Maret 2021. | Tim Media Kemenpora

TEMPO.CO, Jakarta - Surat telegram Kapolri yang mengatur tayangan peliputan media internal Polri menuai kontroversi.  Surat bernomor ST/750/IV/HUM/3.4.5/2021 tertanggal 5 April 2021 itu berisi, di antaranya, perintah agar media tak menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Poin ini pun menuai kritik publik lantaran dianggap hendak membatasi media massa. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mencabut surat telegram tersebut. 

"Disampaikan bahwa ST Kapolri sebagaimana Ref Nomor 4 yakni tentang Pelaksanaan Peliputan yang Bermuatan Kekerasan dan atau Kejahatan dalam Program Siaran Jurnalistik, dinyatakan dicabut atau dibatalkan," demikian pernyataan dalam TR yang diterima Tempo pada Selasa, 6 April 2021.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan niat awal menerbitkan surat telegram tersebut agar seluruh anak buahnya tidak arogan ketika menjalankan tugas. 

"Arahan saya ingin Polri bisa tampil tegas namun humanis, tapi kami lihat ditayangan media masih banyak terlihat tampilan anggota yang arogan, oleh karena tolong anggota untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dilapangan," ujar Kapolri Sigit dalam keterangan tertulis pada Selasa, 6 April 2021.

Baca juga: Komisi III DPR Sebut Pencabutan Telegram Bukti Kapolri Responsif 

Sebelumnya, beberapa telegram yang dikeluarkan Kapolri juga menuai kritik publik. Berikut beberapa di antaranya.

1. Telegram tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Pejabat Negara

Surat telegram yang diterbitkan pada 4 April 2020 ini berisi tentang penanganan penyebar hoaks dan penghina presiden saat pandemi virus Corona atau Covid-19.

Surat Telegram itu ditandatangani Listyo Sigit saat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Dalam suratnya, Listyo memerintahkan jajarannya melaksanakan patroli siber memantau hoaks tentang Covid-19, hoaks tentang kebijakan pemerintah, serta penghinaan kepada penguasa atau presiden dan pejabat pemerintah. Polisi mengancam akan menjerat penghina presiden dengan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Telegram tersebut dikritik kalangan masyarakat sipil karena dianggap akan mengancam kebebasan berekspresi dan beraspirasi masyarakat. “Telegram itu membuat demokrasi Indonesia semakin cacat,” kata cendekiawan muslim Azyumardi Azra.

2. Telegram tentang Larangan Aksi Tolak RUU Cipta Kerja

Dalam telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, Kapolri menginstruksikan beberapa hal untuk jajarannya soal rencana aksi unjuk rasa dan mogok nasional kelompok buruh dan masyarakat sipil lainnya menolak RUU Cipta Kerja.

Beberapa instruksi di antaranya melaksanakan giat fungsi intelijen dan deteksi dini; mencegah, meredam, dan mengalihkan aksi unjuk rasa dengan dalih mencegah penyebaran Covid-19; patroli siber pada media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi.

Kemudian kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah; secara tegas tak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya; melakukan upaya di hulu atau titik awal sebelum berkumpulnya massa; dan penegakan hukum menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengkritik perintah Kapolri untuk meredam dan melarang aksi unjuk rasa dan mogok nasional menolak RUU Cipta Kerja.

"Kami mengingatkan Kapolri bahwa dalam UUD 1945 dan amandemennya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “alat negara” dan bukan alat pemerintah," kata Ketua YLBHI Asfinawati, Senin, 5 Oktober 2020.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur mengatakan Polri tak memiliki hak mencegah aksi unjuk rasa lewat surat telegram atau kebijakan lainnya. Sebaliknya kata dia, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.






Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

20 jam lalu

Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman menyatakan akan mendukung Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.


Soal Keberadaan Ismail Bolong, Ini Kata Kapolri

23 jam lalu

Soal Keberadaan Ismail Bolong, Ini Kata Kapolri

Kapolri menyatakan akan ada progres soal pencarian Ismail Bolong setelah mereka memeriksa anak dan istrinya pada Kamis kemarin.


Antar Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI di DPR, Kapolri: Bukti Solid

1 hari lalu

Antar Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI di DPR, Kapolri: Bukti Solid

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan mengantarkan Laksamana TNI Yudo Margono ke uji kepatutan dan kelayakan sebagai Panglima TNI di DPR


Ferdy Sambo Harap Instansi Lain Tangani Kasus Ismail Bolong, Pengamat: Masuk Akal

1 hari lalu

Ferdy Sambo Harap Instansi Lain Tangani Kasus Ismail Bolong, Pengamat: Masuk Akal

Bambang setuju dengan pernyataan Ferdy Sambo agar kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal diungkap Ismail Bolong segera ditindaklanjuti instansi lain


Kuasa Hukum Hendra Kurniawan Minta Kapolri Lindungi Ismail Bolong: Jangan Dihilangkan

2 hari lalu

Kuasa Hukum Hendra Kurniawan Minta Kapolri Lindungi Ismail Bolong: Jangan Dihilangkan

Ferdy Sambo mengatakan ia sudah menyampaikan laporan hasil penyelidikan secara resmi ke pimpinan soal penyelidikan kasus Ismail Bolong.


Profil Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

2 hari lalu

Profil Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

Istri calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Veronica Yulis anggota polwan berpangkat AKBP bertugas di Baharkam Mabes Polri. Ini profilnya.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

2 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

2 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


Ferdy Sambo Sempat Minta Richard Eliezer Berbohong ke Kapolri

2 hari lalu

Ferdy Sambo Sempat Minta Richard Eliezer Berbohong ke Kapolri

Richard Eliezer mengaku sebelum bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dia bertemu Ferdy Sambo. Di situ dia diminta tetap ikuti skenario.


Polisi: Kuasa Hukum Sebut Ismail Bolong Sedang Kurang Sehat

3 hari lalu

Polisi: Kuasa Hukum Sebut Ismail Bolong Sedang Kurang Sehat

Bareskrim Polri masih menanti kehadiran Ismail Bolong untuk pemeriksaan dugaan tambang ilegal. Kuasa hukum Ismail sebut kliennya kurang sehat.