INFO NASIONAL - Indonesia tidak boleh sekadar bangga dengan stok ikan yang melimpah, tetapi harus mampu menjadi produsen yang respektif, yakni berproduksi sesuai kaidah-kaidah keberlanjutan (sustainability) dan kerangka hukum nasional atau international. Demikian diungkapkan Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Dr Luky Adrianto,di Bogor, Sabtu, 3 April 2021, lalu.
“Meski perikanan masih didominasi skala kecil misalnya, tetapi tetap dalam perspektif industri, yakni efisien, efektif dan sustainable. Pemanfaatan Perikanan harus dilakukan dengan pertimbangan ecological economics approach, by design and not race to fish WPP mana yang perlu digenjot maksimal, mana yang perlu dimoderasi untuk mencapai target pembangunan yaitu kontribusi PDB sektor maritim dan pertumbuhan di sektor perikanan” kata Luky.
Pembangunan kelautan Indonesia diharapkan tetap menjaga kelestarian dan sumber daya kelautan, termasuk perikanan. Penataan diperlukan karena kompleksitas permasalahan di sektor perikanan dan kelautan yang masih didominasi perikanan skala kecil berteknologi sederhana, alat tangkap yang beragam, sosial ekonomi yang kompleks, dan potensi jenis dan status stok ikan yang sangat beragam juga.
Kondisi ini ditambah dengan biaya input yang tinggi, akses permodalan yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya integrasi hulu dan hilir, harmonisasi dalam penataan ruang yang masih minim, terjadinya degradasi lingkungan, dan keterbatasan dalam pengawasan.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah menerapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai pendekatan utama keberlanjutan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
Pengembangan terintegrasi melalui WPP yang fokus pada optimalisasi kekuatan kelautan dan perikanan di masing-masing daerah, diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Penerapan WPP mencakup sub sektor budidaya, perikanan tangkap, tata ruang, konservasi, surveilans, penelitian, dan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Bagaimana mewujudkan laut dan nelayan Indonesia yang sejahtera dalam kerangka WPP? Topik ini akan dibahas dalam diskusi online pada Rabu, 14 April 2021 bertema “Penguatan Tata Kelola WPP dengan Pendekatan Multi-Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dan Mensejahterakan”.
Selain Luky, turut berbicara dalam seminar yang akan berlangsung pada jam 10.00 – 11.00 WIB, ini, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Kemaritiman, Kementerian PPN/BAPPENAS, Dr Ir Arifin Rudiyanto, MSc, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, KKP, Prof Ir Sjarief Widjaja, Wakil Ketua APINDO Bidang Kelautan dan Perikanan Hendra Sugandhi dan Ketua Dewan Pakar KNTI Prof Ahmad Erani Yustika, PhD.
Anda dapat berpartisipasi pada diskusi yang didukung oleh UNDP dan Kementerian PPN/BAPPENAS ini melalui proyek Global Marine Commodities dichannel Youtube Tempotdotco dan Facebook Tempo Media.(*)
