Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KemenPAN-RB Berikan Penghargaan untuk Pemkot Gorontalo

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Pemerintah Kota Gorontalo berhasil mempertahankan predikat sangat baik sebagai unit pelayanan public pemerintah daerah tahun 2020. Atas prestasi itu, Pemerintah Kota Gorontalo kembali diganjar piagam penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN- RB) RI.

Penghargaan diserahkan oleh Analis Kebijakan Madya Kemenpan RB, Fahrul Rizal kepadaWalikota Gorontalo Marten Taha, di Hotel Greendhika Iskandarsyah Jakarta, Kamis 1 April).

Berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB, Kota Gorontalo masuk dalam 121 daerah yang dinilai sangat baik atau bernilai A menerapkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Implementasi UU tersebut  akan dievaluasi setiap tahun.

"Ada 400 unit pelayanan publik yang kita nilai, 200 unit PTSP dan 200 lainnya pelayanan dukcapil. Kota Gorontalo masuk 121 daerah yang penerapannya sangat baik," ujar Rizal.

Menurutnya, ada sejumlah indokator yang dievaluasi, yakni pertama aspek pelayanan publik. KemenPAN melihat sejauh mana standard penyusunan dan penetapan pelayanan publik, dengan memberikan kepastian pelayanan dari segi biaya, waktu, syarat dan mekanisme.

Kedua, aspek kepuasan masyarakat, kemudahan atas pelayanan sangat menentukan opini kepuasan pelayanan publik. Ketiga, aspek profesionalitas SDM, meliputi kompetensi, kode etik dan pemberian reward dan punisment.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang tunggu, kenyamanan bagi kaum tertentu, ruang lakstasi dan bermain anak.

Kelima, aspek system infromasi pelayanan publik. Pada aspek ini, KemenPAN-RB menilai apakah pemanfaatan website unit pelayanan public selalu melakukan pemutakhiran data secara terus menerus. Selanjutnya sarana pengelola pengaduan yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dan terakhir inovasi yang dibuat, dengan memanfaatkan teknologi terkait pemberian informasiwaktu, biaya dan persyaratan agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh pelayanan. "Kami berharap Kota Gorontalo, terus mempertahan prestasi ini dan kedepan lebih dapat ditingkatkan lagi," kata Rizal.

Di tempat yang sama, Walikota Gorontalo Marten menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada KemenPAN-RB yang telah memberikan perhatian serius kepada Kota Gorontalo dalam mendorong kualitas pelayanan public di daerah. "Penghargaan ini tentu akan memotivasi kami di Kota Gorontalo dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," ujarnya.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemenpan RB: ASN Bisa WFH Maksimal 50 Persen Mulai Selasa Besok, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

3 hari lalu

Suasana ruang kerja Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari pertama penerapan 50 persen work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN), Senin, 21 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Kemenpan RB: ASN Bisa WFH Maksimal 50 Persen Mulai Selasa Besok, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Pemerintah mengombinasikan kebijakan WFO dan WFH bagi ASN pada Selasa-Rabu, 16-17 April 2024.


Pelni Siapkan Pelayanan Mudik yang Optimal

17 hari lalu

Pelni Siapkan Pelayanan Mudik yang Optimal

Pelni menyediakan 26 kapal penumpang yang terdiri dari 12 kapal dengan kapasitas 2.000 penumpang, 11 kapal dengan kapasitas 1.000 penumpang dan 3 kapal sisanya bermuatan 500 penumpang.


Mendagri Jamin IKD Akan Mudahkan Masyarakat dan Pemerintah

45 hari lalu

Mendagri Jamin IKD Akan Mudahkan Masyarakat dan Pemerintah

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk menjadi single sign on dalam segala urusan pelayanan publik.


Ditjen Dukcapil Akan Percepat Layanan Digital, Tak Perlu Lagi Selfie dengan KTP Maupun Fotokopi

11 Januari 2024

Foto Dokumen BNI.Sosialisasi Penggunaan KTP Digital ke BNI.Direktur Institutional Banking BNI Sis Apik Wijayanto (kanan) danDirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kiri) dalam Sosialisasi Penggunaan KTP Digital ke BNI, Selasa (7/3/2023).
Ditjen Dukcapil Akan Percepat Layanan Digital, Tak Perlu Lagi Selfie dengan KTP Maupun Fotokopi

Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital dalam penyelenggaran pemerintahan.


Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Banggakan Soal Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

12 Desember 2023

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Banggakan Soal Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan membanggakan soal pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang pernah mereka buat.


Menkeu Tekankan Pentingnya Pelayanan Publik yang Lebih Baik

31 Oktober 2023

Menkeu Tekankan Pentingnya Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Dalam rangka HORI ke-77, Kemenkeu juga telah menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan stakeholders, antara lain Kemenkeu Mengajar, Kemenkeu Mendengar, bakti sosial, donor darah, webinar, serta family gathering.


Gandeng Ombudsman, OJK Ingin Optimalkan Pelayanan Publik di Sektor Keuangan

12 Oktober 2023

Tangkapan virtual Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2023, di Jakarta, Selasa 5 September 2023. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Gandeng Ombudsman, OJK Ingin Optimalkan Pelayanan Publik di Sektor Keuangan

OJK dan Ombudsman telah menyepakati penguatan kerja sama dalam pelayanan publik di sektor jasa keuangan.


Menpan RB Targetkan Semua Kabupaten dan Kota Punya Mal Pelayanan Publik pada 2024

26 September 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas memberikan sambutan dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. Kategori pemprov diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82, kategori pemkot diraih oleh Pemkot Madiun dengan skor 83,00, dan kategori pemkab diraih oleh Pemkab Boyolali dengan skor 83,33. TEMPO/ Muhammad Ilham Balindra/Magang
Menpan RB Targetkan Semua Kabupaten dan Kota Punya Mal Pelayanan Publik pada 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menargetkan semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki Mal Pelayanan Publik atau MPP.


Menpan RB Azwar Anas Resmikan 12 Mal Pelayanan Publik, Berikut Daftar Wilayahnya

26 September 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformas Birokrasi 2020-2024 Provinsi Banten di Jakarta pada Selasa, 23 Mei 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Menpan RB Azwar Anas Resmikan 12 Mal Pelayanan Publik, Berikut Daftar Wilayahnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 12 Mal Pelayanan Publik atau MPP di berbagai wilayah di Indonesia. Di mana saja lokasinya?


Ganjar Respon Positif Penggunaan AI untuk Layanan Publik

18 September 2023

Calon presiden Ganjar Pranowo  saat hadir di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Senin 18 September 2023. Kehadiran Ganjar Pranowo dalam rangka mengisi acara Kuliah Kebangsaan dengan tema
Ganjar Respon Positif Penggunaan AI untuk Layanan Publik

Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo merespon positif penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk layanan publik.