Kapolri: Tak Boleh Ada Media Eksternal Polri Liput Kegiatan Penangkapan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kiri) bersama Ketua Umum LDII Chriswanto Santoso (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII), Jakarta, Selasa 9 Maret 2021. Pertemuan tersebut membahas upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi dan sosial Indonesia pada masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kiri) bersama Ketua Umum LDII Chriswanto Santoso (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII), Jakarta, Selasa 9 Maret 2021. Pertemuan tersebut membahas upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi dan sosial Indonesia pada masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada seluruh media internal institusinya agar dalam kegiatan penangkapan, tidak membawa media eksternal.

    "Karena tidak boleh disiarkan secara live dan dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten," demikian bunyi salah satu poin dalam TR bernomor ST/750/IV/HUM/3.4.5/2021 tertanggal 5 April 2021 yang diterima Tempo pada Selasa, 6 April 2021.

    Selain itu, media internal Polri juga tidak diperkenankan menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Tim media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, namun humanis.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono pun menegaskan aturan tersebut diperuntukkan lingkungan internal saja.

    "TR itu untuk internal Polri saja," kata Rusdi melalui pesan teks pada Selasa, 6 April 2021.

    Total ada 11 poin arahan yang tertera. Adapun sembilan perintah lainnya adalah tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana; tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan kepolisian; tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meski bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.

    Lalu, tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan atau kejahatan seksual; menyamarkan gambar, wajah, identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku kejahatan dan keluarganya; menyamarkan gambar, wajah, identitas korban dan keluarga yang pelaku maupun korban anak di bawah umur; tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

    Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang; dalam upaya penangkapan, serta tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu European Super League?

    Pada 19 April 2021, sebanyak 12 mega klub sepakbola Eropa mengumumkan bahwa mereka akan membuat turnamen baru yang bernama European Super League.